Tahun Ini, PNS Sekdes di Tulungagung Harus Ditarik Tanpa Syarat dari Pemdes

TULUNGAGUNGTIMES - Polemik Sekretaris Desa (Sekdes) berstatus PNS di Tulungagung mulai menemukan titik temu. Legislator Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Imam Kambali yang juga duduk di Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung mengungkapkan, jika ia telah meminta Pemerintah Kabupaten Tulungagung menarik Sekdes PNS tanpa syarat.

"Kemarin saat rapat, masalah Sekdes PNS yang sudah ramai ini saya sampaikan ke Sekda agar ditarik segera tanpa syarat," kata Kambali, Rabu (11/8/2021).

Baca Juga : Nilai Perdagangan Bilateral Meningkat, Kerja Sama Indonesia-Jepang sebagai Mitra Strategis Terus Berlanjut

Sekdes yang harus segera ditarik ini, disebut Ketua DPC Hanura Kabupaten Tulungagung ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) yang ditugaskan.

"Yang didahulukan adalah PNS yang ditugaskan sebagai sekdes atau istilahnya sekdes drop-dropan. Sebelum akhir tahun, kita minta agar segera ditarik," ujarnya.

Bagi Kambali, untuk PNS yang ditugaskan sebagai sekdes sesuai aturan, diantaranya dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah tidak bisa lagi tetap bertugas di desa.

"Ini tanpa kecuali, meskipun oleh kepala desanya digandoli, tetap harus ditarik. Jangan sampai BKD kalah dengan kemauan kepala desa," tegasnya.

Untuk sekdes yang diangkat sebagai PNS, menurut Kambali, ada dua opsi yang bisa dipilih. Pertama, jika masa jabatannya tinggal beberapa bulan atau tidak sampai 2 tahun, pemerintah desa dan Kabupaten dapat mempertahankannya hingga purna tugas.

Baca Juga : Sebut Berkah Nyadran di Gunung Bolo Tulungagung, Tukang Parkir Ini Taklukkan Hati Majikan, Anak Jadi PNS

"Jika masa pensiunnya masih panjang, sekdes yang diangkat sebagai PNS ini bisa juga ditarik," imbuhnya.

Saat dikonfirmasi mengenai kabar ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Sukaji masih akan melihat dulu perkembangannya...

Baca Selengkapnya