Waduh,. 61 Persen Sekdes PNS di Tulungagung Tak Bisa Operasikan Komputer, FKPD Desak DPMD Tarik Bertahap

TULUNGAGUNGTIMES - Para kepala desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemerintah Desa (FKPD) Kabupaten Tulungagung mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Selasa (03/08/2021) siang. Mereka meminta agar DPMD menarik para sekretaris desa (sekdes) yang masih berstatus aparatur sipil negara (ASN) di banyak desa di Kabupaten Tulungagung. 

Dalam aspirasinya, FKPD mengatakan sesuai amanat dalam UU Desa No 6 Tahun 2014, perangkat desa diangkat oleh kepala desa sebagai wujud atas kewenangan desa mengatur rumah tangganya sendiri dengan harapan terpilihnya perangkat desa yang berkualitas. 

Baca Juga : Dukungan Vaksinasi Polri/TNI di Kota Batu Sudah 1.370 Dosis

"Sementara itu di Tulungagung, masih ada 115 perangkat desa (sekdes PNS/ASN)  yang terdiri 27 sekdes PNS berasal dari tunjukan pemkab dan 88 sekdes PNS dari pengangkatan perangkat dulu," kata Anang Mustofa, ketua FKPD Tulungagung. 

Ia menegaskan, banyak Kabupaten di luar Tulungagung yang sudah melakukan mutasi sekdes PNS ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKP) sesuai kebutuhan.

"FKPD telah melakukan kajian dan survei terhadap kinerja sekdes PNS di Tulungagung. Dari hasil survei itu, ditemukan mayoritas sekdes PNS atau sebanyak 61% tidak menguasai keterampilan komputer dan banyak tanggung jawab sebagai tupoksinya  tidak mampu dikerjakan," ujarnya. 

Atas hasil temuan itu, FKPD menilai terjadi kontradiksi dengan tujuan dulu. Yakni sekdes dijadikan PNS agar penyelenggaraan admisnistrasi  pemerintahan  desa terlaksana  lebih  baik.  

"Mengingat  posisi  sekdes  bisa dikatakan  sebagai otak dan dapurnya penyelenggaraan  pemerintahan desa.  Segala  proses administrasi  yang berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  diatur  dan dikendalikan oleh  sekdes," ungkapnya. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya