DPRD Kabupaten Blitar Dorong Kemandirian Keuangan Daerah
Reporter
Aunur Rofiq
Editor
Yunan Helmy
16 - Jun - 2021, 11:35
BLITARTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong agar keuangan daerah di Kabupaten Blitar bisa mandiri. Dengan kemandirian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar tidak akan tergantung lagi dengan kucuran dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan.
“Di era otonomi daerah, kemandirian fiskal merupakan suatu hal mutlak agar
program-program pemerintah daerah dapat terealisasi,” kata Suwito, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Baca Juga : Tak Pakai Masker di Jalanan Kota Blitar, Awas Diburu Petugas Gabungan
Suwito menambahkan, kondisi akhir-akhir ini, keuangan daerah mengalami penurunan. Dengan kondisi ini, maka Pemkab Blitar perlu melakukan langkah-langkah kreatif agar kemandirian keuangan daerah bisa segera terealisasi.
“Upaya yang bisa kita lakukan seperti merevitalisasi BUMD atau perusahaan daerah yang kita miliki. Misalnya bisa kita awali dengan mengujicobakan sebagian pengelolaan pasar diserahkan kepada swasta. Harapannya jika pasar dikelola murni seperti bisnis swasta akan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah,” imbuhnya.
Agar pasar-pasar di Kabupaten Blitar dibanjiri pembeli, lanjut Suwito, perlu adanya sinergi dengan melibatkan ASN. Misalnya tambahan penghasilan ASN yang diterima setiap bulan sebagian bisa diterimakan dalam bentuk voucher belanja sembako di pasar.
“Saya optimistis, jika upaya ini dilakukan, pasar akan berkembang dan PAD kita meningkat. Sehingga program yang dicanangkan bupati dan wakil bupati dalam RPJMD, baik bidang pendiidkan dan kesehatan, bisa terwujud,” ucapnya.
Baca Juga : Fakta Baru Pasutri Tewas Tak Wajar di Blitar, Polisi Beberkan Hasil Otopsi
Lebih dalam Suwito menyampaikan, secara legislasi, DPRD Kabupaten Blitar akan mendukung jika ada rancangan peraturan daerah (ranperda) yang harus dibahas dan segera ditetapkan untuk mendukung program-program kemandirian keuangan daerah. “Sebagai lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah fungsi legislasi, kami siap untuk membahas perda yang diajukan,” pungkasnya.
