Hadiri Paripurna Penetapan Raperda Retribusi Jasa Usaha, Ini Kata Bupati Pamekasan
Reporter
khairul rozi
Editor
Moch. R. Abdul Fatah
27 - Apr - 2021, 03:23
PAMEKASANTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar rapat paripurna penetapan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang retribusi jasa usaha, Senin (26/4/2021).
Rapat paripurna yang dimulai sekitar pukul 11.30 WIB tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Hermanto didampingi Ketua DPRD, Fathor Rohman, serta dua Wakil Ketua DPRD, Syafiudin dan Harun Suyitno.
Baca Juga : Bersama Bupati, Polres Pamekasan Laksanakan Apel Kesiapan Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri
Sementara, dari jajaran eksekutif hadir langsung Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, didampingi pelaksana harian (Plh) sekretaris daerah, Agus Mulyadi, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Taufikurrahman, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Sahrul Munir dan beberapa pejabat lainnya.
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dalam sambutannya menyampaikan, raperda yang telah ditetapkan menjadi perda tersebut merupakan perubahan ketiga atas perda nomor 12 tahun 2014 tentang retribusi jasa usaha. Pembahasan perda tersebut merupakan konsekuensi logis dari ditetapkannya undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
"Filosofi lahirnya undang-undang ini merupakan amanat dari undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pemerintahan daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020," terangnya.
Menurutnya, undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Potensi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.
"Hal itu menjadi instrumen dasar pemikiran perlunya raperda ini untuk ditetapkan. Ada beberapa retribusi dan jasa usaha, diantaranya retribusi makanan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, rumah dan permukiman, tempat rekreasi, penjualan produksi usaha daerah, pemakaian laboratorium di lingkungan Pemkab, dan perubahan peruntukan gedung serba guna dan gedung islamic center," jelasnya.
Baca Juga : Baca Selengkapnya
