Tuntutan Turunkan Kadis DPMPTSP Bangkalan Mendadak Lunak setelah Mediasi

BANGKALANTIMES - Dugaan premanisme sehingga berujung aksi menuntut kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan Ainul Gufron turun dari jabatannya, tampaknya, berakhir dengan mediasi.

Aksi menuntut kepala DPMPTSP turun dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Peneliti Independen, Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI). Pemicunya, ada dugaan pihak DPMPTSP mengirim preman ke sekretariat BPI KPNPA RI.

Namun, situasi berbeda pasca-kedua pihak bertemu lewat mediasi oleh wakil bupati Bangkalan di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

Padahal, sebelumnya Abdurrohman Tohir selaku kordinator aksi menyebutkan dengan tegas bahwa Kepala DPMPTSP Ainul Gufron sudah tidak layak lagi menjadi kepala dinas karena telah mengirimkan preman ke kantornya. Karena itu, dia menuntut agar kepala dinas tersebut mundur dari jabatannya.

Tidak hanya itu. Dalam aksi yang dilakukan beberapa hari yang lalu, selain Abdurrohman menuntut turunkan Ainul Gufron, dia juga mengancam akan melakukan mimbar bebas di depan Kantor DPMPTSP Bangkalan pada  12 April mendatang.

"Ancaman aksi tersebut dipastikan tidak akan pernah terjadi setelah dilakukan mediasi dengan pihak yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan sudah secara gentleman meminta maaf, maka aksi tersebut batal dilakukan," ujar Abdurrohman Tohir di salah satu rumah makan di Bangkalan.

Sekadar diketahui, Abdurrohman Tohir mengaku bahwa soal preman yang datang ke kantornya, dia tidak mengada-ngada. Bahkan dia menyebut preman itu datang beberapa kali. Selain itu, hal tersebut diiyakan kepala DPMPTSP.

Dalihnya, adanya preman yang mendatangi kantornya itu sebetulnya untuk melakukan pendekatan terhadap BPI. Namun, tanggapan Abdurrohman Tohir malah menjadi tertantang untuk melakukan aksi masa. A"Karena cara pendekatannya berbau premanisme sehingga kami merasa tertantang untuk melakukan aksi masa ke kantor DPMPTSP," ujarnya.

Sementara itu, Ainul Gufron  mengelak dan mengaku tidak pernah mengirimkan preman ke sekretariatan BPI KPNPA RI Bangkalan. Bahkan, pihaknya mengaku tidak pernah menyuruh atau memerintahkan pada seseorang untuk menganggu kantor atau apa pun sifatnya yang bersifat intimidatif.

"Kami tidak pernah melakukan itu karena kami tidak memilik karakter semacam itu," sahutnya saat jumpa pers di salah satu rumah makan yang didampingi oleh pengurus LSM BPI KPNPA RI, Jumat (9/4/2021).

Selain itu, Ainul menyebutkan, pagi tadi dirinya bersama LSM BPI KPNPA RI sudah dimediasi oleh wakil bupati dan sekretaris daerah (sekda) di kantor Pemkab Bangkalan. "Saya menyebutnya, aksi yang dilakukan oleh BPI kemarin bentuk kontrol bagi kami dan ini akan menjadi cambuk agar  kami DPMPTSP lebih berhati-hati ke depannya," ucapnya...

Baca Selengkapnya