Soal Pilkades, Komisi I DPRD Trenggalek Minta DPMD Belajar Ke KPU
Reporter
Ganez Radisa Yuniansyah
Editor
Moch. R. Abdul Fatah
18 - Mar - 2021, 12:05
TRENGGALEKTIMES - 15 Desa di 7 Kecamatan se Kabupaten Trenggalek bakal melaksanakan Pilkades serentak. Komisi I DPRD Trenggalek mengevaluasi kesiapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rabu (17/3/2021).
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid menerangkan diperkirakan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades yang rencananya dilakukan pada 3 April membengkak akibat wabah pandemi Covid-19.
Baca Juga : Dugaan Prostitusi Tempat Karaoke, Pemkot Blitar Akan Panggil Managemen Next KTV
Pasalnya dalam pemilihan Pilkades kedepan tidak hanya terdapat satu TPS saja, melainkan akan ada penambahan TPS guna patuhi protokol kesehatan.
"Akibat pandemi Covid-19, ada pembengkakan pelaksanaan Pilkades. Jika sebelumnya satu desa hanya ada satu TPS, Pilkades tahun ini akan ada penambahan jumlah TPS tinggal menyesuaikan berdasarkan luasan wilayah," jelas Husni usai pimpin rapat.
Menurut Husni, hal tersebut muncul akibat adanya Peraturan Menteri 72 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilu di tengah pandemi Covid-19. Dalam UU tersebut mengatur tentang penambahan jumlah petugas panitia yang otomatis berimbas pada pembiayaan.
"Jadi otomatis ada pembengkakan biaya yang harus ditambah. Bahkan peningkatan kebutuhan anggaran juga mengikuti banyaknya tambahan kebutuhan panitia di setiap TPS nya," ungkap politisi Partai Hanura ini.
Dijelaskan Husni, dengan adanya penambahan jumlah TPS di masing-masing Desa otomatis akan mempengaruhi jumlah petugas yang dibutuhkan. Belum lagi pemenuhan kebutuhan akan penerapan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh Pemerintah.
Baca Juga : Pemkab Malang Siapkan Pendampingan Khusus kepada Petani Penemu Pisang Jenis Baru
"Jika sebelumnya 15 Desa hanya membutuhkan 150 petugas, sekarang membutuhkan lebih dari 1000 petugas. Maka tak heran jika setiap desa memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp 500 juta rupiah," ucapnya.
Ditambahkan Husni, penambahan anggaran yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih sebatas wajar...
