Temui Tomas dan Gapoktan di Blitar, Djarot Tekankan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara
Reporter
Aunur Rofiq
Editor
A Yahya
20 - Nov - 2020, 03:19
Dengar Pendapat Masyarakat terkait Pokok-pokok Haluan Negara terus digalakkan oleh Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Kegiatan penggalangan aspirasi masyarakat ini dilakukan langsung Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Djarot Saiful Hidayat di Kabupaten Blitar, Kamis (19/11/2020).
Dalam agenda yang dipusatkan di Kantor Gapoktan Kabupaten Blitar, Djarot ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat terkait Pokok-pokok Haluan Negara dari tokoh-tokoh masyarakat (Tomas) dan Gapoktan di Kabupaten Blitar. Menurutnya, pokok-pokok haluan negara penting untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar pembangunan dapat berkelanjutan dan berkesinambungan.
Baca Juga : Pasok Kebutuhan Bahan Pokok, Paslon SanDi Bakal Optimalkan Keberadaan Mlijo
“Dulu mungkin kita kenal yang namanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN), namun saat ini MPR tidak lagi menetapkan GBHN. Tidak adanya GBHN ini berakibat tidak adanya rencana jangka panjang pada masa yang akan datang," ungkap Djarot.
Mantan wakil gubernur DKI Jakarta menambahkan, pentingnya Pokok-pokok Haluan Negara yakni bertujuan agar pembangunan nasional dapat berjalan berkesinambungan.Artinya, kebijakan suatu pemerintahan pada satu periode dapat dilanjutkan pada periode berikutnya meski terjadi pergantian presiden dan wakil presiden.
"Gagasan pola pikir kita tentang pentingnya Pokok-pokok Haluan Negara ini misalnya bagaimana Indonesia memiliki landasan pembangunan nasional berkesinambungan 30 hingga 50 tahun ke depan. Jadi jangan sampai ganti presiden kemudian ganti kebijakan sehingga apa yang sudah dikerjakan tidak dilanjutkan lagi," terangnya.
Lebih lanjut Djarot menerangkan, urgensi Pokok-pokok Haluan Negara ini selanjutnya yakni diperlakukan adanya integrasi sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dicontohkannya, kondisi saat ini perumusan kepentingan nasional banyak terpecah-pecah dengan platform dan program Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota antara satu periode pemerintahan dengan periode pemerintahan selanjutnya.
