Capaian Positif di Tengah Pandemi, Bapenda Kota Malang Diapresiasi KPK
Reporter
Pipit Anggraeni
Editor
Yunan Helmy
11 - Nov - 2020, 11:39
Kerja keras dan strategi cerdas yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam upaya menjaga penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tetap stabil di masa pandemi menuai apresiasi tinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Karena dari sektor pajak daerah, sejauh ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang telah membukukan Rp 289,6 miliar atau 69,75 persen dari total target Rp 425 miliar tahun 2020.
Baca Juga : Awal November, Target Pajak Hotel di Kabupaten Malang Hanya Tersisa Rp 77 Juta
"Kota Malang luar biasa. Penurunan pendapatan wajar terjadi di masa pandemi seperti saat ini. Tapi dibanding kota-kota lain, Kota Malang termasuk bisa menjaga penerimaan tidak terjun bebas," ujar Kepala Satgas Korwil VI Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI re Edi Suryanto saat audiensi dalam rangka peningkatan pemungutan pajak daerah di NCC balai kota, Rabu (11/11/20).
Edi memaklumi, pandemi covid-19 menyebabkan daerah yang mengandalkan sektor bisnis sebagai lumbung pendapatan sangat terganggu dalam upaya memenuhi target. Dia mencontohkan Kota Malang dan Surabaya sebagai dua kota besar di Jawa Timur yang mengalami dampak signifikan.
"Upaya yang dilakukan teman-teman Bapenda Kota Malang luar biasa dan layak diapresiasi, sehingga realisasi sampai bulan November tidak jauh dari target. Jujur saja, saya baca laporan realisasi daerah lain ada yang capaiannya baru 40-50 persen," bebernya melalui video teleconference.
Pihaknya juga memuji beragam upaya lain yang dilakukan Bapenda Kota Malang dalam rangka meningkatkan pendapatan, sinkronisasi database dengan stakeholder serta upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat lewat terobosan sistem online.
"Kami akan memantau host to host antara Pemkot Malang dengan BPN. Konektivitas juga harus selalu dijaga agar semua transaksi transparan dan tidak ada kecurangan. Kaitannya supaya pendapatan dari BPHTB dapat dipertahankan, tidak ada loss. Begitu juga antara Pemkot Malang dengan Bank Jatim dan pihak DJP. Antara pihak-pihak ini harus sinkron dan bersinergi," lanjut Edi dalam audiensi tersebut...
