Paslon LaDub Siap Perjuangkan Pendidikan Gratis di Kabupaten Malang

Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang, dengan nomor urut dua yakni, Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub) sangat getol dan berkomitmen memperjuangkan kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Malang. 

Bentuk komitmen tersebut disampaikan langsung oleh paslon LaDub ketika berjumpa dengan masyarakat maupun dalam berbagai kegiatan. Mereka menyampaikan, bahwa di Kabupaten Malang sangat bisa jika diterapkan pendidikan gratis. 

Baca Juga : Ingin Merakyat, Bakal Calon Kades Daftar Naik Kereta Andong

Pendidikan gratis, menurut Lathifah Shohib, tergantung kemauan dan kepekaan dari pemimpin di tataran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Malang. 

"Jadi, jika selama ini tidak terealisasi pendidikan gratis, maka ada yang salah urus dalam sektor kebijakan anggaran pemerintahan selama ini," ungkapnya, Selasa (27/10/2020). 

Perempuan yang juga merupakan mantan anggota Komisi X DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI yang salah satunya memiliki fokus pengawasan kebijakan pada dunia pendidikan, menegaskan, bahwa jika dirinya diamanahi sebagai Bupati Malang, tidak akan ada lagi dikotomi pendidikan. Antara lembaga pendidikan di bawah kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag) RI maupun yang berada di bawah kewenangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. 

Hal itu merupakan salah satu dari tiga komitmen paslon LaDub dalam memajukan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Malang. 

"Saya berkomitmen tidak ada dikotomi antara pendidikan di bawah Kemenag dan Kemendikbud. Semua akan mendapat porsi yang adil dan merata. Itu komitmen saya," tegasnya. 

Lathifah yang merupakan cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yakni KH. Bisri Syansuri serta merupakan anak dari Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif, Denanyar, Jombang, yakni KH. Shohib Bisri ini juga akan lebih memperhatikan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Malang. 

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren, maka keberadaannya harus dimaksimalkan sesuai dengan potensi yang ada," ujar perempuan yang lebih akrab disapa Bu Nyai ini. 

Dimaksimalkan, lanjutnya, sesuai dengan potensi yang ada. Termasuk perihal pengembangan infrastruktur yang berbentuk fisik maupun non-fisik serta penumbuhan jiwa entrepreneurship bagi para santri di pondok pesantren...

Baca Selengkapnya