Gubernur Jatim Serahkan Bantuan Miliaran di Kabupaten Sumenep
Reporter
Syaiful Ramadhani
Editor
Moch. R. Abdul Fatah
30 - Sep - 2020, 12:17
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan santunan kepada 10 anak yatim piatu, bertempat di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (29/9/2020).
Khofifah juga menyerahkan bantuan sembako dan bantuan keuangan khusus (BKK) Jatim Puspa sebesar Rp 1.744.125 untuk delapan desa di dua kecamatan di Sumenep.
Baca Juga : Cegah Korupsi, KPK RI dan Pemkab Sumenep Gelar Sosialisasi
Tidak hanya itu, Khofifah juga menyerahkan bantuan BKK Bumdes senilai Rp 150 juta untuk tiga Bumdes di dua kecamatan. Masing-masing Bumdes mendapatkan bantuan sebanyak Rp 50 juta.
Bantuan BLT-DD kepada 6 KPM juga diserahkan secara langsung oleh orang nomor satu di lingkungan Pemrov Jatim tersebut. Juga bantuan kepada penerima subsidi upah untuk 5 orang diserahkannya.
Selain itu, Khofifah menyerahkan program BPJS Ketenagakerjaan kepada 3 penerima manfaat. Serta menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah sebanyak 1.370 buah sertifikat yang diserahkan secara simbolis kepada 10 penerima.
Dana bergulir (Dagulir) dari Bank Jatim sebesar Rp 325 juta kepada 5 orang penerima. Meliputi, 3 orang kategori penerima kredit dana bergulir dan 2 orang dengan kategori penerima kredit dana pemulihan ekonomi nasional.
Terakhir, Khofifah menyerahkan dana bergulir UMKM senilai Rp 450 juta kepada 5 orang penerima. Diantaranya, 3 orang kategori penerima debitur kredit PKPJ dan 2 orang dengan kategori penerima debitur kredit chaneling.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa bantuan tersebut demi memulihkan sektor ekonomi akibat wabah pandemi.
"Kami harapkan, bantuan demi bisa dipergunakan dengan semestinya, apalagi di masa pandemi ini," kata dia, di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (29/9/2020).
Selain memberikan bermacam bantuan kepada Pemkab Sumenep, Gubernur Khofifah juga mengajak pemerintah setempat untuk men-sensus penduduk dengan benar, apalagi bagi masyarakat yang masih belum mendapatkan sertifikat tanah.
"Saya minta tolong untuk mushollah dan lainnya untuk segera di urus sertifikatnya. Ini sebagai target tahun 2025 sudah terverifikasi," ajaknya.
Baca Juga : Baca Selengkapnya
