Lantik Pjs Wali Kota Blitar, Ini Pesan Gubernur Khofifah
Reporter
Aunur Rofiq
Editor
Moch. R. Abdul Fatah
26 - Sep - 2020, 05:23
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemprov Jatim Jumadi sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Blitar. Jabatan Wali Kota Blitar dalam dua bulan kedepan akan dijabat Pjs setelah Santoso selaku Wali Kota Blitar diharuskan cuti untuk mengikuti konstentasi Pilkada Kota Blitar 2020.
Pengukuhan Pjs Wali Kota Blitar dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi di Kota Surabaya, Jumat (26/9/2020). Agenda ini diikuti secara virtual oleh Wali Kota Blitar Santoso, Sekda Kota Blitar Rudi Wijanarko, Forum Komunikasi Pimpinan Dearah (Forkopimda) dan kepala OPD jajaran Pemkot Blitar secara virtual dari kantor Dinas Kominfo Kota Blitar.
Baca Juga : Hari Kontrasepsi Sedunia, Pemkab Blitar-Komisi IX DPRRI-BKKBN Gelar Pelayanan KB Gratis
Dalam sambutanya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berharap Jumadi selaku Pjs Wali Kota Blitar mampu mengemban tugas dan menjalankan roda pemerintahan Kota Blitar. Gubernur menghimbau kepada Jumadi untuk segera menyesuaikan diri dengan tata pemerintahan di Kota Blitar dengan melakukan konsolidasi dengan Sekda dan Forkopimda terkait penanganan covid-19.
“Pjs harus segera melakukan konsolidasi terkait dengan pandemi covid-19. Konsolidasi untuk mengatasi dampak covid-19 seperti dampak sosial, dampak ekonomi, dampak kesehatan, dampak pendidikan. Serta sinergitas dengan Forkopimda untuk menciptakan suasana aman, tertib dan terkendali di daerah,” ungkap Gubernur Khofifah.
Gubernur menambahkan, ada enam point tugas penjabat sementara. Salah satunya adalah point kelima terkait dengan pengisian jabatan yang kosong. Dalam hal ini Khofifah berpesan agar point kelima ini tidak dilakukan agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan yang rumit.
Hal yang lebih penting dan harus segera dilakukan lanjut Gubernur, adalah Pjs Wali Kota Blitar segera menyatukan pikiran dengan Sekda dan DPRD untuk membahas RAPBD Kota Blitar Tahun 2021.
“Point kelima ini tidak usah diisi dulu, lebih baik maksimalkan dulu saja SDM yang ada. Saya berpesan kepada Pjs untuk segera ngegrove dengan kebijakan-kebijakan strategis di daerah. Karena RAPBD Tahun 2021 harus segera dibahas bersama dengan Sekda dan DPRD. RAPBD Tahun 2021 harus cepat dibahasa dan disahkan sebagai Perda,” tegas orang nomor satu di Jawa Timur...
