Dua KPM di Tulungagung Dipersulit Ambil Bansos, Camat Rejotangan: Kita akan Klarifikasi

Keluhan dua warga miskin penerima bantuan sosial yang merasa dipersulit di desa Sumberagung mendapat respons Agus Santoso, Camat Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Menurut Agus, bantuan sosial bagi semua warga miskin bukan malah dipersulit, namun justru harus dibantu agar haknya terlayani.

"Saya akan klarifikasi dulu, jika memang betul kepala desa memblokir (mempersulit) warganya mengambil bantuan dan di sangkut pautkan dengan masalah lain maka akan kita lakukan pembinaan," kata Agus saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/09/2020).

Baca Juga : Akhiri Nyawa di Pohon Kopi, Nenek 80 Tahun Asal Tulungagung Punya Riwayat Bunuh Diri

Bagi camat Agus, bantuan pangan yang disalurkan ke masyarakat kurang mampu di masa pandemi Covid-19 ini merupakan program pemerintah yang sangat dibutuhkan warga dan tidak boleh terhambat dengan alasan apapun. "Permasalahan ini akan kita klarifikasi, saya kan belum tahu duduk permasalahannya seperti apa. Jika memang disangkutkan dengan masalah lain, itu tidak boleh," tegasnya.

Jika telah diklarifikasi, Camat Rejotangan berjanji akan menyampaikan lagi hasilnya dan tindakan apa yang telah dilakukan.

Sebelumnya, Suratin (75) dan Suyati (40) warga desa Sumberagung mengeluh, karena selama dua bulan dua orang yang merupakan ibu dan anak dan sudah berkeluarga sendiri itu merasa dipersulit mengambil bantuan pangan non tunai di E-warong.

Suratin, yang sudah bertahun-tahun hingga dua kali ganti kepala desa sebelumnya merasa lancar-lancar saja setiap kali mengambil sembako. "Keluarga kami ini sudah menerima bantuan bertahun-tahun lamanya dan tidak ada masalah," kata Suyati, anak Suratin, Senin (21/09/2020) di rumahnya.

Namun, pada bulan lalu tepatnya Agustus 2020, seperti biasanya dirinya dapat kabar jika bantuan (BPNT) nya sudah bisa di ambil ke agen atau E-Warong di desanya. Namun, saat hendak mengambil, yang disebutnya sebagai petugas E-Warong meminta khusus milik keluarganya harus ada rekomendasi dari Kepala Desa.

"Saat itu saya tanya ke Kades, dia jawab tidak tau apa-apa. Padahal petugasnya (E-warong) mengatakan pada saya jika mengambil harus dapat ijin dari pak lurah (Kades).

Rupanya, kesulitan di bulan Agustus itu terjadi lagi di Bulan September ini. Setelah mendapat kabar dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lain, Suyati datang ke agen untuk mencairkan BPNT milik keluarganya yakni ibu dan dirinya.

"Sebelum masuk, saya di cegat Agen karena khusus saya jika mau mengambil harus menggunakan surat kuasa...

Baca Selengkapnya