Pilkada di Depan Mata, UB dan Bawaslu Kabupaten Malang Bahas Pengawasan Partisipatif

Pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Malang tahun 2020 telah di depan mata. Satu aspek yang menjadi sorotan publik adalah terjadinya praktik pelanggaran yang dilakukan kandidat, tim sukses, dan partai politik.

Hal inilah yang turut menjadi perhatian dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB). Bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, keduanya terlibat dalam focus group discussion (FGD) bertema "Pengembangan Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020", Senin (16/8/2020) di Hotel YNO Castle, Kepanjen.

Baca Juga : Barikade Gus Dur Jatim Protes Poster Lathifah Catut Foto Gus Dur, PKB Beri Tanggapan

Hadir dalam acara tersebut, komisioner Bawaslu Kabupaten Malang Abdul Allam Amrullah bersama beberapa relawan pengawasan partisipatif Kabupaten Malang. Sebagian besar peserta adalah kader Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang pernah dilaksanakan secara online oleh Bawaslu.

Sementara dari Program Studi Ilmu Politik FISIP UB, Habibi Subandi, Ahmad Hasan Ubaid, dan Mohammad Fajar Shodiq Ramadlan hadir sebagai pemateri.

Dalam sambutannya, komisioner Bawaslu Abdul Allam Amrullah menyampaikan bahwa Bawaslu merupakan lembaga tempat terakhir untuk diminta keadilan, terutama saat proses penghitungan (pemilu). Meski demikian, sebagai lembaga pengawas, Bawaslu juga memiliki keterbatasan.

"Itu mengapa Bawaslu memiliki program pengawasan partisipatif yang melibatkan kalangan pemuda. Tujuannya agar masyarakat juga terlibat dalam pengawasan. Dengan demikian, ada pengawasan alternatif terhadap gelaran pilkada tahun 2020," ucapnya.

Acara kemudian dilanjutkan oleh pemaparan tentang realitas politik uang yang terjadi pada gelaran Pemilu 2019. Mohammad Fajar Shodiq Ramadlan menyampaikan bahwa politik uang merupakan fenomena yang secara akademik disebut sebagai salah satu electoral fraud dan kerap terjadi dalam berbagai pemilu maupun pilkada.

"Karena itu, keterlibatan relawan menjadi penting dan perlu ditingkatkan. Ketika Bawaslu mengalami keterbatasan dalam pengawasan pemilu, adanya relawan dan pengawasan partisipatif dapat mendukung fungsi-fungsi pengawasan...

Baca Selengkapnya