JATIMTIMES - Juru bicara Fraksi NasDem-PPP Lia Alystia Ningrum, dalam pemandangan umum (PU) terhadap nota pengantar Raperda APBD Banyuwangi Tahun Anggaran (TA) 2026, mengungkapkan pihaknya memahami turunnya pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2026. Pendapatan diproyeksikan sebesar 2 triliun 558 miliar 268 juta 297 ribu 823 rupiah.
Penurunan yang terjadi salah satunya dipicu turunnya dana transfer dari pusat akibat dampak efisiensi nasional dan ekonomi global. Meski begitu, Fraksi NasDem-PPP mendorong eksekutif untuk terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang utama pendapatan daerah.
Baca Juga : Heboh, Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK
Menurut Lia, masih banyak sumber potensi PAD Banyuwangi yang belum tergarap maksimal. Misalnya, potensi transportasi penyeberangan Ketapang – Gilimanuk yang belum ditangkap oleh Pemkab Banyuwangi. Padahal, ketika terjadi tragedi kemacaten panjang di jalur pelabuhan, Pemkab Banyuwangi ikut terkena imbasnya.
“Dahulu, Banyuwangi memiliki pengalaman mampu mendongkrak PAD dengan mengoperasikan dua kapal Sritanjung milik pemkab. Kenapa pengalaman ini tidak dilanjutkan di periode sekarang. Mohon penjelasan eksekutif,” ujar Lia.
Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban bupati terhadap PU fraksi ini dipimpin oleh Wakil Ketua Ruliyono di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi pada Kamis (21/8/2025).
Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono yang membacakan jawaban bupati antara lain menyatakan, terkait saran Fraksi Nasdem PPP atas rencana investasi kapal penyeberangan, eksekutif bersikap hati-hati dan memerlukan kajian secara komprehensif.
“Selain itu, terhadap kondisi PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) sepatutnya dapat diselesaikan terlebih dahulu dalam rangka meminimalisasi kemungkinan timbul permasalahan baru dan saat ini masih dikonsultasikan dengan kantor akuntan publik (KAP) untuk percepatan penyelesaiannya,” ujar Mujiono.
Menurut Mujiono, berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap potensi pendapatan, potensi PAD memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sangat besar.
“Akan tetapi kita perlu pertimbangkan kembali terkait dengan kasus-kasus yang di tinggalkan yang dulu PT PBS. Sejauh mana itu perlu ada evaluasi Kembali. Yang kedua nanti manajemen pengelolaan nya seperti apa,” tambahnya.
Baca Juga : MPMX Lanjutkan Rehabilitasi Mangrove, Capai 100.000 Bibit Tertanam di Desa Golo Sepang, NTT
Demikian pula dalam pengelolaannya mesti ada mekanisme. Ada opsi dan ada strategi. Apakah lewat BUMD, kerja sama dengan pihak ketiga. ”Atau kita punya material di pihak ketigakan biar kita pertahun mendapatkan nilai berapa ! seperti kita mengoptimalkan aset yang ada,” imbuh Mujiono.
Selanjutnya dia mencontohkan pengelolaan Hotel Blambangan yang merupakan aset Pemkab Banyuwangi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Akhirnya per tahun bisa kelihatan hasilnya bahwasanya per tahun sekian dan dievaluasi terus.
“Karena pengalaman yang ada BUMD ini terus terang dari manajemennya yang ada di Banyuwangi ini masih kurang profesional atau kurang maksimal. Sehingga ending-nya rata-rata tidak bagus. Tetapi saya bandingkan saja, terus saya bandingkan dengan yang ada di Hotel Blambangan. Kan bisa seatle, lebih kelihatan dan kalau ada kerusakan pihak pengelolanya yang memperbaiki,” pungkas Muijono.
