JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengalokasikan pengeluaran pembiayaan daerah untuk penambahan investasi dalam bentuk pinjaman investasi non-permanen kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebesar Rp300 miliar pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2025.
Langkah tersebut menjadi sorotan sejumlah fraksi di DPRD Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono pun buka suara memberikan sekilas penjelasan terkait hal ini.
Baca Juga : Pemkab Magetan Canangkan RPJMD 2025-2029, Inilah 5 Program Utama Pembangunan
Ia menyebut, penyertaan modal tersebut diberikan untuk PT BPR Jatim (Perseroda) atau yang dikenal dengan Bank UMKM. "Jadi memang kami ada rencana untuk penyertaan modal sebesar Rp300 miliar untuk BUMD Bank UMKM," jelas Adhy Karyono.
Suntikan dana dalam bentuk pinjaman investasi non-permanen tersebut, menurutnya dialokasikan agar pengelolaan Bank UMKM lebih optimal. Ia menyampaikan, nantinya dana tersebut akan digunakan untuk memberikan subsidi kredit bagi para pelaku UMKM.
"Ini untuk pengelolaan Bank UMKM supaya bisa memberikan subsidi kredit kepada UMKM. Sehingga UMKM bisa mendapatkan kredit hanya dengan bunga 3 persen," ujar mantan Pj gubernur Jatim ini.
Adhy Karyono menegaskan, suntikan modal tersebut menjadi bagian penting dalam program pemerintah. Apalagi, modal pinjaman lunak amat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.
"Itu bagian penting karena UMKM ini kebutuhannya sangat besar dan peminatnya sangat banyak. Jadi bisa lebih banyak memberikan dampak kepada ekonomi," paparnya.
Baca Juga : Fraksi PDIP DPRD Jatim Tagih Transparansi Suntikan Modal Rp300 Miliar ke BUMD
Sebelumnya diberitakan, sejumlah fraksi di DPRD Jatim yang mempertanyakan langkah Pemprov memberikan suntikan modal Rp300 miliar untuk BUMD. Fraksi-fraksi tersebut diantaranya PKS, PKB, dan PDIP.
Terkait hal tersebut, Adhy Karyono mengaku eksekutif akan memberikan penjelasan dalam proses pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD 2025, yang sampai saat ini masih berlangsung.
"Saya kira itu nanti kami bisa menyampaikan jawabannya. Dan insya Allah sampai saat ini fraksi-fraksi, komisi, dan tentu para pimpinan DPRD selalu mendukung rancangan teknokratik yang nanti dibalut dengan rancangan politik untuk bisa sebesar-besarnya berdampak dan program ini dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.
