JATIMTIMES - Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Jatim terkait sejumlah isu. Salah satunya adalah terkait stabilitas di Jatim.
Belajar dari kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang berujung pada hak angket hingga pemakzulan bupati karena polemik kenaikan pajak dan retribusi, Komisi A DPRD Jatim meminta Binda Jatim untuk memperkuat deteksi dini potensi gejolak serupa di Jatim.
Baca Juga : Fraksi Nasdem DPRD Jatim Dorong Pemprov Efisiensi Belanja Rutin
Hal ini menjadi pembahasan ketika Komisi A DPRD Jatim menerima kunjungan Binda Jatim belum lama ini. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Agus Cahyono menegaskan bahwa peristiwa di Pati menjadi peringatan penting bagi daerah lain, termasuk Jatim. Ia ingin hal ini bisa diantisipasi di Jatim.
“Kenaikan pajak dan retribusi yang mencapai ratusan persen bisa memicu kegaduhan dan ketidakstabilan. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” ujar Agus Cah, sapaan akrabnya, Rabu (20/8/2025).
Legislator Fraksi PKS ini menekankan, deteksi dini sangat krusial agar masalah tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Karena itu, peran Binda amat penting untuk membaca situasi di masyarakat.
“Kami berharap Binda Jatim bisa menjadi garda terdepan dalam membaca potensi persoalan di masyarakat sehingga langkah antisipasi bisa dilakukan sejak awal,” imbuhnya.
Komisi A juga membahas sinergi di bidang pemerintahan, politik, keamanan, serta memperkuat kerja sama di bidang informasi sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.
Selain itu, DPRD Jatim turut meminta masukan Binda terkait pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dan Trantib lainnya.
Baca Juga : Gumitir Ditutup, Anggota DPRD Banyuwangi Asal Kalibaru Minta JLS Segera Tuntas
“Masukan dari Binda akan memperkaya data dan perspektif yang kami butuhkan dalam mengawal perubahan perda. Tujuannya agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di Jawa Timur,” tegas Agus.
Menurut dia, Jatim sebagai barometer politik nasional harus tetap kondusif. “Kalau Jatim stabil, maka stabilitas nasional ikut terjaga. Karena itu sinergi DPRD dan BIN menjadi kebutuhan mendesak,” pungkasnya.
