JATIMTIMES - Sektor pendidikan mendapatkan porsi terbesar dalam perubahan APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2025. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono menyampaikan, alokasi untuk pendidikan memang mendapatkan tambahan.
"Kondisinya alokasi untuk pendidikan itu meningkat ya, dari 31 persen di APBD murni menjadi 33 persen di perubahan APBD tahun anggaran 2025," ungkap Adhy Karyono yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Jatim ini.
Baca Juga : Kepala MTsN 2 Kota Malang Ajak Siswa Isi Kemerdekaan dengan Prestasi
Berdasarkan nota keuangan Raperda Perubahan APBD 2025 yang disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, sektor pendidikan memang mendapat alokasi jumbo. Pendidikan menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, sehingga mendapatkan porsi besar.
Dinas Pendidikan (Dindik) dan SMK Negeri yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bakal menjadi pengguna anggaran terbesar, yakni sekitar Rp9,91 triliun.
Adhy Karyono menjelaskan, anggaran tersebut di antaranya akan digunakan untuk program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). BPOPP merupakan program Pemprov Jatim untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dibiayai oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler.
"Alokasi anggaran di sektor pendidikan meningkat, karena akan ada penambahan untuk BPOPP dan untuk beasiswa bagi siswa miskin. Baik yang sekolah di negeri maupun swasta, yang termasuk dalam keluarga miskin desil 1, desil 2, dan desil 3," papar Adhy Karyono.
Selain urusan pendidikan, ia menyebut bahwa sektor sosial juga akan mendapatkan tambahan anggaran. Anggaran untuk Dinas Sosial (Dinsos) berubah menjadi sekitar Rp617,45 miliar.
"Program-program di Dinas Sosial lebih banyak untuk pemberian bantuan ekonomi produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, termasuk Putri Jawara," beber Adhy Karyono.
Baca Juga : Lomba Bayi Merangkak di SGE 2025, Pemkot Surabaya Kampanyekan Popok Kain
Lebih lanjut, pada perubahan APBD 2025, Pemprov Jatim juga akan memberikan alokasi khusus untuk penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kita mengalokasikan, ada yang khusus yaitu rencana penyertaan modal Rp300 miliar untuk bank UMKM yang dipergunakan untuk bisa membantu bertambahnya jumlah target kreditur dari UMKM yang diberikan keringanan hanya 3 persen," urainya.
