JATIMTIMES - Siswa dan guru Sekolah Rakyat di sejumlah daerah di Jawa Timur (Jatim) memilih mundur. Fenomena ini menjadi perhatian serius anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas.
Pria yang juga sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini memberikan sejumlah catatan atas persoalan tersebut. Puguh menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim harus bertindak cepat dalam merespons adanya siswa Sekolah Rakyat yang mundur.
Baca Juga : JTN Trans Antar Kontingen DBL SMAN 9 Malang dengan Armada Premium
Terlebih, Pemprov Jatim mengampu sekitar 15 Sekolah Rakyat dari berbagai jenjang pendidikan. Puguh menekankan bahwa Dinas Sosial (Dinsos) sebagai leading sector program ini harus mengambil langkah-langkah strategis.
“Fenomena yang akhir-akhir ini terjadi terkait Sekolah Rakyat. Ada siswa yang mundur lalu pulang kabur, termasuk guru-guru yang mengundurkan diri, menjadi perhatian yang selayaknya disikapi serius oleh pemerintah, terutama Pemprov Jatim,” tegas Puguh, Rabu (13/8/2025).
Puguh menjelaskan, program Sekolah Rakyat sejatinya memiliki niat baik untuk membantu kaum duafa, khususnya masyarakat Jatim yang masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 3. Namun, ia mengingatkan bahwa niat baik tersebut harus diiringi dengan tata kelola dan manajemen yang baik.
“Dana yang sudah digelontorkan pemerintah melalui APBN jumlahnya besar. Harus dipastikan benar-benar menjawab tujuan dan maksud penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini,” ujar legislator asal Dapil Malang Raya itu.
Menurut Puguh, mayoritas siswa sekolah rakyat berasal dari kalangan bawah, bahkan miskin ekstrem. Secara karakter, motivasi, dan latar belakang keluarga, mereka memerlukan pendampingan yang sangat serius.
Karena itu, para pengasuh dan guru di Sekolah Rakyat sebaiknya tidak hanya berfokus mengajar, tetapi juga memberi motivasi kepada siswa dan keluarganya.
Baca Juga : SMAN 9 Malang Kirim Tim Basket ke DBL, 800 Suporter Guncang Tribun
“Orang tua perlu dilibatkan. Misalnya dua pekan sekali atau sebulan sekali, keluarga atau wali murid diundang ke Sekolah Rakyat untuk diberikan pembekalan. Mereka perlu memiliki kesadaran bahwa peran mereka penting dalam membentuk karakter, kepribadian, dan semangat belajar anak,” jelasnya.
Selain pendampingan kepada siswa dan keluarga, Puguh juga menekankan pentingnya kepastian hak dan fasilitas guru. Hal ini mencakup pemenuhan fasilitas yang sudah menjadi template program Sekolah Rakyat, termasuk makan dan kebutuhan dasar lain yang mendukung proses belajar-mengajar.
“Kalau tata kelola, pendampingan, dan fasilitas berjalan sesuai harapan, maka tujuan besar pemerintah untuk Sekolah Rakyat akan benar-benar terwujud,” tutup Puguh.
