JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Definitif. Persetujuan tersebut diambil melalui rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Situbondo, Jumat (08/08/2025).
Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau yang akrab disapa Mas Rio. Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Situbondo tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam pembahasan dan pengesahan P-APBD 2025 yang telah melalui serangkaian rapat dan pembahasan bersama seluruh fraksi di DPRD.
Baca Juga : Polemik Kenaikan PBB di Pati, DPR Soroti Masalah Struktural Keuangan Daerah
Dalam sidang paripurna, seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuannya terhadap Ranperda P-APBD 2025. Kesepakatan ini menunjukkan adanya komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah, meski di tengah tantangan penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan.
Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya Syaiful, menegaskan bahwa pembahasan P-APBD 2025 tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga harus menyentuh isu-isu yang berdampak langsung pada masyarakat. Salah satu sorotan penting adalah penyelesaian permasalahan tagihan listrik PLN yang tinggi khususnya fasilitas publik di Situbondo seperti PJU.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan program Forza UMKM sebagai upaya mendorong ekonomi kerakyatan dengan memberikan subsidi bunga pinjaman. Program tersebut diharapkan dapat memberikan stimulus nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah, terutama dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Golkar juga menyampaikan pandangannya terkait penurunan pendapatan daerah yang mencapai Rp52 miliar atau setara dengan 2,21 persen dari target awal. Syaiful mendorong Pemkab Situbondo untuk melakukan langkah transformasi dengan fokus pada penguatan pengelolaan aset daerah dan percepatan digitalisasi retribusi guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Bupati Mas Rio dalam sambutannya menyambut baik masukan dari seluruh fraksi DPRD. Ia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi, termasuk percepatan penyelesaian tagihan PLN, peningkatan dukungan bagi UMKM, serta optimalisasi teknologi dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.
"Jika kita ingin PAD naik, harapannya ada komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif dalam merealisasikan, jangan sampai keinginan kenaikan PAD hanya dibebankan kepada Eksekutif saja, ini tidak fair, ayo kawal bersama-sama melalui konstituen anggota dewan dimasing-masing dapil," ujar Mas Rio.
Baca Juga : Teken MoU dengan Bank Lampung, Bank Jatim Sertakan UMKM Binaan dalam Misi Dagang
Selain pembahasan P-APBD, sidang paripurna kali ini juga menjadi momentum bagi DPRD dan Pemkab untuk mengapresiasi kegiatan masyarakat yang telah mempererat kebersamaan, seperti perayaan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Kabupaten Situbondo (Harjakasi) yang dirangkai dengan acara Acak Agung serta berbagai perlombaan dan permainan tradisional yang melibatkan partisipasi warga.
Menurut Mas Rio, kegiatan keagamaan dan kebudayaan tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan sosial di tengah upaya membangun Situbondo. “Pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dari kekuatan sosial dan budaya masyarakatnya,” ujarnya.
Dengan disahkannya P-APBD 2025, Pemkab Situbondo memiliki dasar hukum yang kuat untuk segera merealisasikan berbagai program prioritas. DPRD berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan anggaran agar tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Situbondo. (ADV).
