JATIMTIMES - Fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece di beberapa wilayah Indonesia baru-baru ini menjadi viral dan menuai pro-kontra. Meski terkesan unik dan menghibur, tindakan ini menyimpan makna sosial-politik yang dalam.
Hal itu diungkapkan Prof Dr Wahyudi Winarjo, dosen sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Menurut Wahyudi, pengibaran bendera bajak laut fiksi asal anime Jepang itu merupakan simbol psikososial masyarakat yang merasa kecewa, terutama pada situasi politik dan kepemimpinan nasional pasca Pilpres 2024.
Baca Juga : HUT Ke-80 RI, Wali Kota Surabaya Minta Bendera Merah Putih Tak Disandingkan dengan Bendera Lain
“Dalam perspektif sosiologi, bendera adalah simbol yang memiliki makna subjektif. Tak bisa dipaksakan memiliki arti tunggal,” ujar Wahyudi.
Ia menyebut bahwa aksi pengibaran bendera One Piece ini merupakan ekspresi protes halus atas kinerja pemerintahan Prabowo, yang dinilai belum menunjukkan arah baru dan masih memiliki bayang-bayang kuat dari pemerintahan sebelumnya.
“Rakyat kecewa karena harapannya terhadap Prabowo yang mandiri dan prorakyat belum terlihat. Masih ada kesan ‘dua matahari’ dalam kekuasaan Prabowo dan Jokowi,” tegasnya.
Lebih jauh, Wahyudi menjelaskan bahwa masyarakat saat ini merasa kehilangan kanal formal untuk menyampaikan aspirasi, sehingga mencari jalur simbolik, seperti pengibaran bendera One Piece. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rakyat dan pemerintah.
“Rakyat tidak punya saluran formal yang didengar, maka muncullah simbol-simbol alternatif yang aman secara hukum namun tetap menggugah,” tambahnya.
Menurut dia, ekspresi seperti ini bukanlah bentuk subversif atau makar, melainkan cara aman dan damai dari rakyat yang ingin menyampaikan kritik tanpa kekerasan.
Fenomena ini juga disebut berkaitan dengan narasi “Indonesia Gelap” yang mulai berkembang sejak awal tahun 2025. Menurut Wahyudi, ekspresi seperti ini sering memiliki aktor intelektual yang memahami kondisi masyarakat dan menyalurkan keresahan publik ke dalam bentuk simbolis.
Baca Juga : Panggung Dramasoka: Ketika Bupati Blitar Jadi Resi dan Forkopimda Jadi Pendekar
“Rakyat tahu ada masalah, tapi bingung mengekspresikannya. Di situlah biasanya muncul tokoh atau komunitas intelektual yang menggerakkan,” jelasnya.
Meski penuh kritik, Wahyudi menegaskan bahwa rakyat masih punya harapan besar kepada Presiden Prabowo. Ia menyarankan agar pemerintah membuka ruang komunikasi yang nyata, bukan membungkam suara rakyat yang menyampaikan aspirasi lewat cara-cara damai.
“Kalau Prabowo memang pro-rakyat, maka semestinya membuka ruang dialog, bukan mempermasalahkan ekspresi damai seperti ini,” pungkas Wahyudi, yang juga ketua INTI Kota Malang dan asesor LAMSPAK nasional.
