JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Kali ini, kerja sama dilakukan di sektor pendidikan, yakni dengan memberikan akses pendidikan bagi warga Kabupaten Malang yang tinggal di daerah perbatasan dengan Kota Malang.
Hal tersebut dipastikan usai Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menerima audiensi dari jajaran Komisi D DPRD Kabupaten Malang yang dikomandoi Zia'ul Haq, Selasa (5/8/2025). Menurut Wahyu, ada beberapa daerah di Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Kota Malang.
"Tadi sudah saya sampaikan, silakan saja, tidak apa-apa. Selama ini juga sudah kami fasilitasi. Terutama bagi warga kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Malang," jelas Wahyu usai audiensi, Selasa (6/8/2025).
Bahkan, menurut Wahyu, pada pelaksanaannya nanti, tak akan ada kuota siswa yang ditetapkan. Asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka siswa yang bersangkutan bisa langsung mendaftar untuk dapat bersekolah di Kota Malang.
"Tidak ada (kuota). Pokoknya memenuhi persyaratan, SD-SMP saja. Jadi, intinya mereka meminta kerja sama terkait pendidikan, oke. Nanti kami pelajari MoU-nya. Ini kan bersangkutan dengan pendidikan, harus kami akomodasi," ujar Wahyu.
Sedangkan Zia'ul Haq, yang juga politisi Gerindta, mengatakan ada beberapa daerah di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kota Malang. Antara lain Kecamatan Pakis, Dau, Singosari, Tajinan, dan Wagir. Warga di kecamatan perbatasan itu diharapkan bisa mendaftar ke sekolah-sekolah negeri di Kota Malang.
Selama ini, sistem zonasi secara otomatis menolak pendaftaran siswa dari luar kota meskipun secara geografis mereka lebih dekat ke sekolah di Kota Malang. Mereka tertolak kendati jarak antara rumah dan sekolah yang dimaksud masih masuk dalam radius zonasi.
“Misalnya warga Mangliawan di Pakis, kalau ke SMPN 24 Kota Malang tinggal jalan kaki. Tapi sistem sekarang menolak pendaftaran mereka,” kata Zia.
Zia mengatakan, upaya menjalin kerja sama antar-daerah juga bukan kali pertama yang dilakukan. Saat ini, Pemkab Malang juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa daerah lain seperti Lumajang, Kediri dan Pasuruan.
Baca Juga : Komisi B DPRD Surabaya Ungkap Sejumlah Catatan Penting di Proyek RPH Osowilangun
"Harapannya ada MoU government to government. Pemkot dengan Pemkab Malang. Beberapa daerah seperti Lumajang, Kediri, dan Pasuruan sudah teken, tapi Kota Malang belum. Makanya kami turun langsung,” ucap Zia.
Selama ini akses pendidikan tingkat SMP di beberapa wilayah perbatasan masih minim. Di Kecamatan Pakis, misalnya, hanya terdapat dua SMP negeri, yakni SMPN 1 Pakis dan SMPN 2 Pakis di Banjarejo. Kedua sekolah ini tidak cukup untuk menampung kebutuhan dari 12 desa yang ada di kecamatan tersebut.
"Sejak saya menjabat pada 2014, warga Pakis sudah keluhkan minimnya sekolah negeri. Kami sudah bersurat ke kementerian untuk pembangunan sekolah baru, tapi belum ada realisasi,” ungkap Zia.
Ia menilai solusi jangka pendek paling realistis saat ini adalah melalui MoU lintas daerah, agar anak-anak dari desa perbatasan tetap bisa mengakses sekolah terdekat. Sementara untuk jangka panjang, diperlukan pembangunan unit sekolah baru yang sesuai prosedur dan regulasi pemerintah pusat.
Zia juga menekankan pentingnya kerja sama ini demi kepentingan pendidikan lintas wilayah. "Wajar kalau 90 persen kuota sekolah negeri untuk warga Kota Malang. Tapi kita bicara Malang ini kan satu, Arema. Soal pemerintahan itu hanya administratif,” pungkasnya.
