JATIMTIMES - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) Puguh Wiji Pamungkas turut menyoroti adanya ancaman kekeringan. Tercatat, ancaman kekeringan tersebut dilaporkan setidaknya membayangi 815 desa di Jawa Timur.
"Ancaman krisis air ini harus menjadi perhatian serius. Apalagi ini bukan kejadian baru, tapi hampir menjadi rutinitas tahunan di wilayah-wilayah yang sama," ujar Puguh, Kamis (31/7/2025).
Baca Juga : BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Klaim JHT hingga Rp15 Juta lewat Aplikasi JMO
Menanggapi ancaman kekeringan tersebut, legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk segera menyiapkan langkah-langkah mitigatif yang konkret dan terstruktur.
"Potensi krisis air bersih tahun ini meluas di 29 kabupaten/kota. Bahkan, tiga kabupaten yakni Bangkalan, Jombang, dan Pasuruan juga sudah ditetapkan berstatus siaga darurat krisis air," bebernya.
Menurut Puguh, pola kekeringan yang merupakan kejadian berulang tersebut seharusnya sudah dapat dipetakan dengan baik. Sehingga Pemprov Jatim bersama BPBD bisa lebih siap dan tidak lagi bersifat reaktif.
"Harapannya, BPBD Jawa Timur bersama BPBD kabupaten/kota sudah menyusun langkah mitigasi sejak jauh-jauh hari," tuturnya.
Langkah mitigasi tersebut di antaranya meliputi peringatan dini kepada masyarakat. "Sehingga warning system juga harus jalan. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa mereka berada dalam situasi krisis air. Tujuannya supaya bisa menyesuaikan pola konsumsi airnya," ungkapnya.
Pria yang baru dikukuhkan sebagai doktor itu menyebut, edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan kekeringan tersebut penting dilakukan. Tujuannya agar masyarakat yang tinggal di wilayah kekeringan lebih menyadari akan adanya potensi krisis air.
"Sehingga diharapkan masyarakat yang rawan terdampak kekeringan mulai menerapkan penghematan," imbuhnya.
Baca Juga : Sadis! Israel Tembak Warga Gaza yang Sedang Antre Bantuan, 30 Orang Tewas
Selain edukasi dan penyampaian peringatan dini, diutarakan Puguh, konsep perencanaan distribusi air bersih juga harus disusun secara matang. Oleh karena itu, Puguh juga turut mendorong Pemprov Jatim untuk menyiapkan operasional infrastruktur mobilisasi air bersih secara detail.
"Mulai dari berapa tangki air yang dibutuhkan, dari mana sumber airnya, distribusi ke titik-titik mana saja, kemudian berapa kali pengiriman dalam sehari, semua ini harus dihitung dan dipersiapkan secara sistematis," papar Puguh.
Pada kesempatan yang sama, Puguh juga mengingatkan akan dampaknya jika penanganan kekeringan tidak dilakukan secara serius. "Langkah mitigasi ini bukan hanya soal teknis penyediaan air, tapi juga untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan hidup masyarakat," tegasnya.
Disampaikan Puguh, jika mitigasi tidak dijalankan dengan baik maka krisis air dapat berpotensi menimbulkan keresahan sosial hingga ekonomi. "Mereka (yang terdampak kekeringan) harus tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan ekonominya tidak terganggu, maka dari itu diperlukan adanya mitigasi," pungkas Puguh.
