JATIMTIMES - Kebijakan potongan komisi sebesar 20 persen dari aplikator kendaraam online terus mendapat respon. Tidak terkecuali dari ribuan driver online aktif dari kawasan Jawa Timur yang mencakup Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto. Para drivier ini menegaskan dukungannya atas kebijakan tersebut.
Para driver online ini tak hanya menyatakan menerima potongan tersebut. Namun, para driver online menilai bahwa skema tersebut justru mendukung keberlanjutan operasional dan keberlangsungan layanan transportasi berbasis aplikasi.
Baca Juga : Jadi Percontohan di Lombok Barat, Bapenda Kota Malang Paparkan Tips Sukses Implementasi Smart Tax
Dalam pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI, para pengemudi dari belasan komunitas ojek online menegaskan, isu utama bukanlah besar kecilnya potongan komisi. Namun bagaimana sistem tersebut mendukung kehidupan mereka secara nyata di lapangan.
“Kami tidak masalah dengan potongan 20 persen, karena kami juga menikmati banyak benefit dari aplikator. Yang penting order tetap jalan, gacor, dan penghasilan kami cukup,” ujar Ketua Komunitas Citra Garuda Gresik, Yunus Suhardiono.
Hal senada disampaikan oleh Yoeli Elmerillia dari Komunitas PAUS Surabaya. Dimana menurutnya, komisi 20 Persen adalah bentuk kontribusi mitra terhadap keberlangsungan layanan dan manfaat yang dinikmati.
“Dari komisi 20 persen itu dikembalikan dalam bentuk kantor pelayanan, asuransi kecelakaan dan bantuan darurat, diskon kebutuhan di lapangan, dan kegiatan-kegiatan komunitas," terangnya.
Bahkan, sejumlah komunitas di Surabaya Raya, yakni HORE Surabaya dan Healthy Driver Community mengaku bahwa potongan tersebut telah mendatangkan sejumlah manfaat.
Tak hanya soal driver, komunitas di Malang yang aktif bekerja dan menggantungkan penghasilan utama dari profesi ini juga berharap agar pemerintah mengkajinya kembali secara seksama untuk penurunan komisi menjadi 10% demi keseimbangan ekosistem.
Chandra Joko Priyodigdo selaku Ketua Komunitas Brothers on Road menyampaikan, hubungan mitra dan perusahaan bukan hanya sekadar angka komisi. Ia memandang lebih jauh bahwa hal tersebut berkaitan dengan keberlangsungan ekosistem.
“Kami meyakini bahwa hubungan antara mitra dengan perusahaan bukan semata soal angka komisi, tapi juga soal keberlangsungan ekosistem yang selama ini telah menopang jutaan pencari nafkah, termasuk kami para driver dan para pelaku UMKM yang turut tumbuh bersama platform digital ini," terangnya.
Baca Juga : Komisi C DPRD Jatim Desak Pemprov Optimalisasi Penerimaan Opsen Pajak MBLB
Pernyataan serupa disampaikan oleh salah satu perwakilan dari Komunitas D’Gang 2.2 Jeri Susanto. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diikuti dengan kajian lebih lanjut. Termasuk dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan.
“Tanpa kajian lebih lanjut dan pengamatan langsung atas apa yang terjadi di lapangan, kami khawatir penyesuaian ini lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif untuk keberlangsungan jangka panjang dalam ekosistem yang sudah cukup terbangun ini. Secara jujur juga kami sampaikan bahwa komisi aplikasi saat ini sudah cukup ideal meskipun masih banyak poin yang bisa lebih disempurnakan lagi," tuturnya.
Yoyok Hendrianto selaku perwakilan dari Komunitas GODER Team di Malang menyampaikan bahwa kebijakan penurunan komisi menjadi 10 persen harus dilakukan kajian secara mendetil.
"Kami menghargai perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mitra driver online. Namun demikian, kami berharap setiap wacana atau rencana perubahan kebijakan, khususnya terkait penurunan komisi menjadi 10%, dikaji secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak terdampak. Sebab, ekosistem ekonomi digital yang terbentuk saat ini tidak hanya melibatkan mitra driver, tetapi juga pelaku UMKM yang menggantungkan distribusi dan pemasarannya melalui platform online," katanya.
Para komunitas driver di Malang berharap agar Kementerian Perhubungan dan para pemangku kebijakan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan yang berdampak luas. Mereka menyerukan agar suara para mitra aktif dijadikan bahan utama dalam merumuskan regulasi yang menyangkut penghidupan jutaan pengemudi di seluruh Indonesia.
