JATIMTIMES - Segenap anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) meninjau hari pertama operasional Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 22 Kota Malang, Senin (14/7/2025). Sekolah tersebut berlokasi di gedung Kampus BPSDM Jatim, Jalan Kawi, Kota Malang.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menyambut positif dimulainya program pemerintah pusat ini. Menurut Puguh, program ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Pusat untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.
Baca Juga : Dialog dengan Santri Al-Ishlahiyah, Menko PMK Pratikno Tekankan Pentingnya Penguasaan Bahasa
"Ini wujud keseriusan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial untuk mewujudkan program Asta Citanya, yakni salah satunya yang berpihak kepada mereka yang masuk ke dalam desil 1 sampai desil 4. Mereka yang tergolong masyarakat yang miskin ekstrim maupun miskin yang menjadi sasaran dari program sekolah rakyat ini," ungkap Puguh.
Dalam kesempatan itu, Puguh turut memantau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang berlangsung di SRMA 22 Kota Malang. Ia ingin memastikan segala persiapan sudah dilaksanakan dengan baik.
"Alhamdulillah tadi melihat proses mulai dari cek kesehatan yang dilakukan para siswa, kemudian kami tadi juga meninjau mulai dari ruang kelas, tempat mereka menginap, mereka makan dan tempat mereka melakukan belajar mengajar," paparnya.
Dalam kesempatan itu, Puguh juga didampingi segenap guru dan wali asrama. Selain itu, hadir pula jajaran Dinas Sosial (Dinsos) Jatim yang turut mendampingi para anggota Komisi E DPRD Jatim.
"Kami melihat secara langsung, semua fasilitas sudah siap digunakan mulai dari bangku-bangku sekolah, papan tulis, ruangan, semuanya sudah siap digunakan, ready to use," tegas legislator Fraksi PKS itu.
Puguh menilai, program ini patut mendapatkan dukungan. Terlebih, anggaran yang digunakan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Artinya, daerah tidak terbebani anggaran operasional dari program ini.
"Saya pikir ini adalah salah satu wujud konkret nyata ya, yang diberikan oleh pemerintah pusat di mana pemerintah pusat dalam program ini tidak melibatkan fiskal daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota. Jadi murni semua fasilitas, katering makanan, akomodasi, semua disiapkan oleh pemerintah pusat," paparnya.
Baca Juga : Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi Minta Usut Tuntas Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya
"Saya pikir ini adalah salah satu wujud dari keseriusan pemerintah untuk memberikan jaminan atas pendidikan. Sebagaimana kita tahu pendidikan ini adalah hak seluruh masyarakat Indonesia, yang tertuang di dalam undang-undang dasar, terutama bagi mereka yang selama ini mungkin tidak berada pada zona ekonomi yang sanggup mengakses pendidikan," sambungnya.
Sebagai informasi, sebanyak 12 Sekolah Rakyat tahap 1A di Jatim beroperasi serentak hari ini. Total 1.183 siswa terdaftar sebagai siswa pada tahun ini, yang melibatkan 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan yang meliputi bagian tata usaha, bendahara, operator sekolah, wali asrama dan wali asuh.
Sementara itu, secara nasional tercatat ada 63 Sekolah Rakyat tahap 1A yang siap dimulai pada 14 Juli 2025. Dari jumlah tersebut, Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak yang sudah siap memulai program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026.
Dimulainya Sekolah Rakyat tahap 1A akan segera disusul oleh Sekolah Rakyat tahap 1B, yang mencakup tujuh sekolah di berbagai kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan dan Kota Pasuruan. Pelaksanaan Sekolah Rakyat tahap 1B dijadwalkan pada akhir Juli 2025. Sehingga secara keseluruhan akan ada 19 Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi pada ini.
