JATIMTIMES - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Situbondo secara tegas mengingatkan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dalam APBD 2025 secara bersih, adil, dan transparan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati DPD LIRA Situbondo, Didik Martono saat menyikapi potensi kembalinya praktik-praktik lama berupa nepotisme yang kerap mewarnai pengadaan pada masa pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga : 197 Jemaah Haji Kota Batu Tiba di Masjid Sultan Agung, Disambut Tangis Haru Keluarga
"Kami mendorong agar pengadaan barang dan jasa tahun 2025 ini tidak lagi diwarnai oleh praktik nepotisme yang menjadi tradisi buruk masa lalu. Ini penting agar Situbondo bisa benar-benar naik kelas dan bebas dari belenggu korupsi," ujar Didik Martono, Minggu (6/7/2025).
Menurut Didik, nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa bukan hanya melanggar prinsip keadilan, tapi juga sangat berpotensi merugikan negara dan masyarakat luas. Ia menyebutkan bahwa proses pengadaan yang tidak didasarkan pada kompetensi penyedia akan menghasilkan barang dan jasa yang kualitasnya diragukan.
"Kalau yang dipilih adalah rekan, keluarga, atau bahkan tim sukses dalam Pilkada lalu, bukan karena kemampuan dan kualitas mereka, maka jangan harap hasilnya akan maksimal. Ini bisa membahayakan pelayanan publik dan menyia-nyiakan anggaran negara," tambahnya.
Didik juga mengingatkan bahwa praktik semacam itu membuka ruang bagi tindakan korupsi dan suap. Ia menegaskan, pengadaan yang tidak fair akan menciptakan lingkungan yang tidak sehat, di mana pengusaha yang jujur dan berkualitas akan tersingkir hanya karena tidak punya kedekatan politik.
"Kita tidak ingin Situbondo jadi ladang basah bagi korupsi. Jika dibiarkan, maka kerugian negara akan terus bertambah, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil," tegasnya.
Sebagai solusi, DPD LIRA mendorong agar Pemkab Situbondo menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang adil dan tidak diskriminatif. Didik meminta agar proses lelang dilakukan secara terbuka dan kompetitif agar semua pihak punya peluang yang sama berdasarkan kualitas dan harga terbaik. "Pengadaan itu harus transparan, terbuka untuk siapa saja yang kompeten. Bukan hanya untuk mereka yang punya akses ke kekuasaan," ujarnya.
Baca Juga : Porprov Jatim IX 2025 Berakhir, Kota Kediri Raih Prestasi Gemilang
Selain itu, LIRA Situbondo juga meminta agar pengawasan terhadap proses pengadaan ditingkatkan. Ia mengajak LSM, media, dan masyarakat sipil untuk ikut aktif dalam mengawasi setiap tahapan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBD. "Jangan biarkan penyimpangan terjadi tanpa kontrol publik. Semakin banyak mata yang mengawasi, semakin kecil peluang penyimpangan," kata Didik.
Lebih lanjut, ia mendorong agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku korupsi dan nepotisme. Menurutnya, penindakan yang konsisten dan keras akan menimbulkan efek jera dan memberi pesan kuat bahwa Situbondo tidak lagi memberi ruang bagi praktik kotor semacam itu.
"Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Kalau ada yang bermain, tangkap dan proses. Hanya dengan begitu kita bisa bangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," pungkas Didik Martono.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas, Didik berharap Situbondo bisa benar-benar keluar dari jerat praktik lama dan menuju tata kelola anggaran yang lebih profesional. "Kalau semua pihak menjaga integritas, saya yakin Situbondo bisa naik kelas," tutupnya.
