JATIMTIMES - Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2024 mencapai Rp 4,7 triliun. Hal ini dinilai sebagai indikasi lemahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Besaran tersebut meningkat dari SiLPA tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp 3,7 triliun. Hal ini tentu saja menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim.
Baca Juga : Hari Ini 6.447 Penumpang Padati Stasiun Malang, Jadi Puncak Kepadatan Libur Panjang
Sebagai catatan realisasi Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp 3,7 triliun, atau 100 persen. Angka tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3,7 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 9,17 miliar.
Dari surplus pendapatan atas belanja daerah sebesar Rp 918,4 miliar, ditambah pembiayaan netto sebesar Rp 3,7 triliun, maka SiLPA tahun anggaran 2024 menjadi sebesar Rp 4,7 triliun atau 11,98 persen dari dana yang tersedia.
Juru Bicara Banggar DPRD Jatim Jairi Irawan menyebut, peningkatan SiLPA Tahun Anggaran 2024, terkandung dua dimensi yang kontradiktif. Artinya, meski SiLPA timbul akibat serapan anggaran yang tidak maksimal, terdapat dimensi pemanfaatan untuk tahun berikutnya.
"Pertama bahwa meningkatnya SiLPA dapat menjadi pertanda permasalahan deviasi antara perencanaan dengan realisasi anggaran tahun anggaran 2024. Kedua, peningkatan SiLPA memberi peluang peningkatan diskresi fiskal pada tahap perubahan APBD 2025," ungkap Jairi.
"Oleh karena itu, Badan Anggaran meminta agar SILPA 2024 digunakan untuk peningkatan akses masyarakat miskin pada program beasiswa pendidikan, peningkatan akses layanan kesehatan, dan memastikan proyek-proyek infrastruktur transportasi dan ekonomi kerakyatan di kabupaten/kota dapat segera direalisasikan di tahun 2025," lanjutnya.
Dari sisi Belanja Daerah Tahun 2024 sendiri, Banggar juga memiliki sejumlah catatan. Di antaranya Jairi menyebut, sektor-sektor strategis dalam perekonomian Jatim semakin menghadapi tantangan serius.
Baca Juga : Ini Daftar Tanggal Merah dan Cuti Bersama Bulan Juni 2025, Bertabur Hari Libur
"Fluktuasi faktor-faktor produksi di tengah anomali iklim maupun persaingan perdagangan global telah berimplikasi pada rendahnya pertumbuhan sektor primer dalam perangkaan PDRB tahun 2024," urainya.
Oleh karena itu, menurutnya pola penganggaran residual pada OPD pengampu pertanian, perikanan dan peternakan yang terjadi selama 4 tahun terakhir dimana tidak pernah lebih dari 5 persen dari total belanja daerah, harus diformulasikan ulang.
"Keinsyafan bahwa intervensi belanja daerah sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sektor primer, maka Badan Anggaran sangat berharap adanya peningkatan kapasitas anggaran minimal 10 persen dari total APBD Provinsi Jawa Timur untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM," tandasnya.
