JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) tak ingin menutup mata terkait adanya rentetan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sudah menembus angka 8.000 lebih. DPRD Jatim mendorong optimalisasi peran Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK).
Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan dukungan anggaran untuk optimalisasi UPT BLK di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim. Total sebesar Rp26,3 miliar akan digelontorkan untuk revitalisasi dan penambahan peralatan di 16 UPT BLK lingkup Disnakertrans Jatim.
Baca Juga : ASN hingga Siswa Dikerahkan Dukung Atlet Kota Malang di Porprov IX Jatim 2025
"Kami merekomendasikan revitalisasi, yang artinya itu ada dukungan anggaran dari DPRD untuk menjadikan BLK ini semakin diminati, semakin benar-benar menjadi solusi terhadap masalah PHK ini," ungkap Puguh ketika ditemui di kantornya, Rabu (28/5/2025).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, revitalisasi tersebut dibutuhkan lantaran juga terdapat sejumlah aspek pada BLK yang sudah tidak relevan dengan industri atau dunia kerja. Padahal BLK dihadirkan salah satunya agar pengguna layanan nantinya bisa terserap oleh industri.
"Misalkan contoh kecil begini. BLK yang otomotif itu, di situ alat peraga praktiknya masih sepeda motor yang pakai karburator. Padahal sekarang ini kan sepeda motor sudah pakai injeksi, bahkan sudah ada yang listrik. Nah yang begitu kan artinya ini memang harus direvitalisasi menurut saya," urainya.
Dengan kondisi tersebut, alokasi anggaran untuk tiap-tiap BLK juga tidak sama, karena tingkat kebutuhan revitalisasinya juga berbeda. "Anggarannya untuk masing-masing BLK beragam ya, tergantung jenis BLK-nya. Ada beberapa BLK itu yang khusus pertanian, perikanan, ada yang otomotif, ada yang elektro, ada yang konveksi dan sebagainya. Itu kan memang masing-masing memiliki anggaran yang beragam," lanjut Puguh.
Ia berharap, Pemprov Jatim melalui Disnakertrans nantinya benar-benar mampu memaksimalkan peran BLK. Puguh menyebut, banyaknya pengangguran di Jatim, ditambah dengan adanya rentetan PHK, bisa menjadi bencana sosial jika tidak ditangani dengan serius.
Baca Juga : 75 Persen Warga Jatim Puas Kinerja Khofifah dan Emil di 100 Hari Pertama
"Kami minta supaya Pemprov Jatim ini lewat Disnakertrans melakukan langkah-langkah mitigatif untuk bagaimana agar misalkan nanti terjadi PHK, itu mereka sudah punya skema. Mulai dari jaminan kehilangan pekerjaan yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan itu, nanti skema ngambilnya bagaimana, termasuk mencarikan pekerjaan baru bagi mereka yang sudah di PHK itu," tandasnya.
Dalam konteks itulah nantinya keberadaan 16 BLK milik Pemprov Jatim diharapkan menjadi jalan keluar bagi para korban PHK. Puguh menuturkan, setidaknya terdapat dua alternatif yang bisa dipilih oleh korban PHK. Pertama, bekerja lagi di tempat baru jika ada lowongan. Kedua, memilih menjadi wirausaha.
"Nah, masuk ke zona wirausaha ini kan berarti butuh dibekali keahlian. Salah satu bekal keahlian itu yang seharusnya bisa dilakukan oleh Pemprov Jatim adalah dengan mengoptimalisasi keberadaan 16 BLK tadi itu. Tentu dengan paket-paket pelatihan termasuk modal kerja yang sesuai dengan kebutuhan era saat ini," kata legislator Dapil Malang Raya itu.
