JATIMTIMES - Ketua Fraksi Nasdem-PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi menyebut bahwa pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif (Ekraf) merupakan bagian dari program prioritas. Sehingga, ia mendorong agar hal itu dapat segera diwujudkan.
Dito menilai bahwa hal tersebut juga sejalan dengan potensi ekonomi kreatif di Kota Malang yang cukup besar, apalagi pemerintah pusat juga memproyeksikan bahwa sektor industri ekraf menjadi salah satu penopang perekonomian. Hanya saja di Kota Malang, potensi itu belum tergarap optimal.
Baca Juga : Bapenda Kabupaten Malang akan Sapa Warga Bululawang untuk Mudahkan Pembayaran Pajak
"Kan memang jelas dari regulasinya, kalau memang mengharuskan ada dinas ekonomi kreatif. Dan kami melihat potensi di Kota Malang juga besar," ujar politisi Nasdem ini.
Menurutnya, saat ini terkesan masih ada tumpang tindih antara antar perangkat daerah di Kota Malang terkait geliat ekraf. Hal itu disinyalir membuat pengelolaan ekraf di Kota Malang menjadi tak fokus dan potensi yang ada kurang tergali optimal.
"Selama ini, pengelolaan ekonomi kreatif ini sering tidak fokus. Kadang di Disporapar, kadang Diskopindag juga ada. Di Bapenda juga ada," imbuh Dito.
Untuk itulah dirinya mendorong agar jika Dinas Ekraf di Kota Malang sudah resmi terbentuk, nantinya dapat mengakomodir kepentingan tujuan ekraf dengan lebih fokus. Ketika ada dinas sendiri, maka urusannya bisa diatur sendiri.
"Ada dinas sendiri yang menangani ekonomi kreatif karena potensi dan ekosistem di Kota Malang cukup besar," kata Dito.
Di sisi lain, dibentuknya dinas ini juga harus mempertimbangkan alokasi anggaran di tengah program efisiensi. Salah satunya, pengelolaan Malang Creative Center (MCC) sudah tentu akan berada langsung pada kewenangan Dinas Ekraf.
Baca Juga : Warung Buka Malam Hari di Kota Malang Akan Kena Pajak
"Karena ini masih transisi, efisiensi juga masih belum terupdate. Artinya, senyampang itu menjadi program prioritas dan kemudian tidak mengganggu alokasi anggaran. Pengelolaan MCC juga lebih jelas langsung ke dinas ekonomi kreatif. Bagaimana MCC bisa menjadi produktif, tidak tergantung APBD," pungkas Dito.
Sementara itu menurut Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, pembentukan Dinas Ekraf ini merupakan tindak lanjut atas program dari pemerintah pusat. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, hal itu sejalan dengan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang yang terus menunjukan trend positif.
"Kalau soal potensi ekonomi kreatif di Kota Malang sangat mumpuni. Fasilitas sudah lengkap, nanti MCC di bawah Dinas Ekraf yang digabung dengan UMKM,” tutur Ali.
