JATIMTIMES - Fenomena El Nino yang melanda Indonesia pada 2026 memicu kekhawatiran terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut. Pemerintah pun melakukan sejumlah langkah, salah satunya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Namun, aktivis Greenpeace Indonesia Sapta Ananda Proklamasi menilai OMC tidak cukup untuk menjadi solusi menghadapi El Nino. Menurutnya, operasi tersebut hanya bersifat respons sementara dengan cakupan terbatas.
Baca Juga : Petani Kelapa Ngeluh Harga Anjlok Rp 2 Ribu per Biji, Benarkah?
"Pak Prabowo, El Nino itu pasti akan datang lagi. Mau dua tahun ke depan, mau tiga tahun, pokoknya dia akan datang lagi," kata Sapta dalam pernyataannya, dikutip Instagram Greenpeace, Jumat (21/8/2026).
Sapta menilai pemerintah perlu melihat persoalan El Nino dalam jangka panjang, bukan hanya melakukan intervensi ketika dampaknya mulai terasa.
"Operasi modifikasi cuaca itu bukan jawaban yang pas, bukan solusi yang nyata gitu. Negara punya sumber daya yang banyak yang bisa memberikan solusi-solusi yang nyata, bukan solusi-solusi palsu," ujarnya.
Sorotan Sapta disampaikan di tengah kondisi El Nino 2026 yang memang terbilang kuat. Berdasarkan analisis BMKG pada Dasarian I Agustus 2026, indeks SSTA di wilayah Nino 3.4 mencapai +2,77, naik dari +2,20 pada Juli. Angka tersebut menunjukkan El Nino berada pada intensitas sangat kuat.
BMKG juga mencatat indeks IOD berada di angka +0,457. Kombinasi El Nino yang sangat kuat dan IOD positif turut mendukung kondisi atmosfer yang lebih kering di Indonesia.
Sebanyak 535 Zona Musim (ZOM) atau 76,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau pada Dasarian I Agustus 2026. Curah hujan kategori rendah juga mendominasi 90,79% wilayah Indonesia.
Sebelumnya, BMKG telah memperkirakan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Juli-September, dengan wilayah terluas mengalami puncak kemarau pada Agustus. Sebanyak 369 ZOM atau 48,84% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami puncak kemarau pada bulan tersebut.
Sapta mengatakan El Nino bukan fenomena yang bisa diatasi hanya dengan membuat hujan buatan ketika kondisi sudah kering.
"Fenomena El Nino ini dampaknya sudah bukan regional lagi tapi global. Makanya sekarang dunia ini mau di daerah manapun, di wilayah manapun bersiap-siap menghadapi El Nino," katanya.
Menurutnya, OMC membutuhkan sumber daya besar jika ingin dilakukan dalam skala luas dan berkelanjutan.
"Nah operasi modifikasi cuaca ini membutuhkan sumber daya yang besar. Apakah kita punya sumber daya yang besar untuk membuat operasi modifikasi cuaca di Indonesia gitu kan? Apakah kita bisa setiap hari membuat hujan buatan di seluruh Indonesia gitu kan enggak," ujarnya.
Sapta menilai OMC lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu instrumen respons ketika terdapat kebutuhan mendesak, bukan sebagai strategi utama menghadapi fenomena iklim yang berlangsung berbulan-bulan.
"Makanya itu bukan antisipasi gitu, itu adalah respons gitu kan, respons yang dilakukan oleh pemerintah dalam skala kecil gitu dibandingkan dengan dampak El Nino yang skala global," katanya.
Di sisi lain, OMC memang menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi dampak El Nino.
BMKG pada akhir Juli 2026 menyatakan akan memperkuat dan memperluas OMC di wilayah prioritas sebagai bagian dari mitigasi bencana hidrometeorologi, sekaligus mengantisipasi kekeringan dan peningkatan risiko karhutla.
Baca Juga : Memaknai Amanah Demi Menjaga Marwah Organisasi, Seri Muktamar NU ke-35 Jombang
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari mitigasi yang dilakukan secara terpadu.
"BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas OMC sebagai bentuk komitmen mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia," kata Faisal.
BMKG juga memprediksi El Nino 2026 dapat bertahan hingga setidaknya awal kuartal I 2027. Puncak intensitasnya diperkirakan melampaui kategori kuat. Kondisi tersebut berpotensi membuat musim kemarau lebih kering dan berlangsung lebih panjang di sejumlah wilayah Indonesia.
Bagi Sapta, pemerintah seharusnya menggunakan momentum El Nino untuk memperbaiki kerentanan lingkungan yang membuat Indonesia semakin mudah terdampak kekeringan dan karhutla.
"Nah ini harusnya antisipasinya adalah lebih ke akar-akar masalah tadi gitu. Masalah sumber daya air, kekritisan air, kemudian kerentanan kebakaran di daerah gambut yang rusak. Itu yang harusnya diperbaiki gitu," tuturnya.
Dia menilai kawasan gambut yang telah rusak dan dikeringkan menjadi salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian serius.
Ketika gambut kehilangan kondisi alaminya yang basah, kawasan tersebut menjadi lebih mudah terbakar ketika terjadi periode kering panjang. Karena itu, menurut Sapta, pengelolaan dan pemulihan gambut harus menjadi bagian dari strategi menghadapi El Nino.
Sapta juga menyoroti kebutuhan anggaran jika OMC terus dilakukan dalam jangka panjang. "Operasi modifikasi cuaca boleh, tapi kita lihat hasilnya dia pasti skalanya skala kecil gitu ya. Pasti di daerah yang cuma berapa luasannya gitu," katanya.
Dia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan perkiraan durasi El Nino pada 2026. "Tapi menangkal El Nino yang bisa jadi kalau kita diprediksi di 2026 ini, El Nino itu mulai dari bulan Juli sampai awal 2027. Artinya kan itu panjang gitu kan," ujarnya.
Menurut Sapta, jika biaya operasi dihitung berdasarkan frekuensi pelaksanaan dan wilayah yang ditangani, kebutuhan sumber daya bisa sangat besar.
"Nah kalau kita lihat satu kali operasi modifikasi cuaca berapa ratus juta gitu kan, dikali hari, dikali berapa tempat, itu kan sumber daya sangat besar gitu," katanya.
Karena itu, dia kembali menegaskan OMC seharusnya diposisikan sebagai respons lokal dan sementara. "Dan itu bukan jawaban antisipasi sebenarnya, tapi itu respons lokal atau respons sementara saja," pungkas Sapta.
