JATIMTIMES — Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum evaluasi kritis terhadap capaian pembangunan di Jawa Timur (Jatim). Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menegaskan bahwa esensi kemerdekaan tidak boleh berhenti pada momentum seremonial semata, melainkan harus diwujudkan secara utuh melalui pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang tuntas, merata, dan dirasakan nyata di lapangan.
Puguh menarik komparasi historis antara perjalanan pembangunan Indonesia dan Jepang yang sama-sama berawal dari titik krusial tahun 1945. Ketika Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak oleh bom atom dan diprediksi lumpuh selama puluhan tahun, Jepang justru melesat menjadi pusat keunggulan industri dan teknologi dunia berkat investasi masif pada kualitas sumber daya manusia (SDM).
Baca Juga : HUT Ke-81 RI, Fraksi PKS DPRD Jatim Beri Catatan Strategis: APBD Harus Berdampak Nyata
"Kita 81 tahun yang lalu memproklamirkan diri sebagai bangsa merdeka. Namun hari ini kita harus mengakui secara jujur bahwa kita masih tertinggal jauh dari negara seperti Jepang," ungkap Puguh, Senin (17/8/2026).
Ia lantas mengungkap bahwa Jatim memiliki peran vital pembangunan nasional. Dikatakannya, Jatim adalah pemilik populasi terbesar kedua di Indonesia dengan wilayah yang sangat luas.
Karena itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dituntut untuk terus ambil peran dalam memajukan daerah, yang pada akhirnya berkontribusi secara nasional. "Kunci utamanya terletak pada bagaimana pemerintah daerah menyelesaikan masalah-masalah fundamental masyarakat secara cepat dan tepat," ujar Puguh.
Menurut dia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak boleh sekadar menjadi pajangan angka statistik yang membuat para pemangku kebijakan terlena. "Catatan serius kita hari ini adalah terlalu cepat puas dengan capaian angka statistik—tren IPM naik atau grafik kesenjangan yang membaik," ucapnya.
"IPM itu tidak hanya diukur di atas kertas, data faktualnya harus mencerminkan kondisi sesungguhnya. Ketika masyarakat bawah merasakan pendidikan gratis, akses kesehatan gampang, pekerjaan dan permodalan mudah, secara otomatis IPM faktual itu akan melesat," sambung wakil rakyat dari daerah pemilihan Malang Raya tersebut.
Pendidikan: Terobosan Beasiswa Swasta dan Solusi Daya Tampung
Sektor pendidikan menengah atas (SMA/SMK) di Jawa Timur saat ini menghadapi hambatan struktural yang berdampak langsung pada masyarakat. Postur daya tampung sekolah menengah negeri di Jawa Timur saat ini baru mampu menyerap sekitar 30 persen lulusan SMP. Implikasinya, terdapat lebih dari 60 persen anak usia sekolah yang terpaksa menggantungkan masa depannya di lembaga pendidikan swasta.
Puguh lantas menyoroti alokasi anggaran Dinas Pendidikan Jatim yang mencapai Rp9,8 triliun. Menurutnya, besaran anggaran negara tersebut seharusnya mampu mengurai akar masalah pemerataan akses pendidikan.
"Dengan anggaran Rp9,8 triliun yang dikelola Dinas Pendidikan, idealnya ini menjadi jawaban atas keterbatasan akses. Ketika skema pendirian sekolah negeri baru belum memungkinkan di suatu daerah, Pemprov harus hadir memberikan solusi bagi anak-anak kita yang terpaksa masuk sekolah swasta. Jalan keluar terbaiknya adalah pemberian beasiswa yang bersumber murni dari anggaran negara, bukan mengandalkan kesukarelaan pihak sekolah swasta yang diminta menampung," jelasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan geografis ketersediaan fasilitas pendidikan negeri, seperti yang terjadi di Kabupaten Malang. Wilayah dengan demografi padat dan menjadi buffer kawasan perkotaan seperti Kecamatan Karangploso hingga kini belum memiliki satu pun SMA atau SMK Negeri. Kondisi serupa dijumpai di kawasan Malang Selatan dan Malang Timur.
"Jika infrastruktur sekolah negeri belum memungkinkan untuk dibangun baru, langkah rasionalnya adalah melakukan intensifikasi terhadap sekolah-sekolah swasta di kawasan tersebut. Intervensi anggaran diberikan agar sekolah swasta diangkat kualitasnya menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dengan standar yang ditetapkan pemerintah untuk mencetak generasi berdaya saing," tambah Puguh.
Kesehatan: Reformasi Layanan BPJS dan Penegakan Fungsi BLUD
Di sektor kesehatan, persoalan regulasi dan jaminan sosial masih menjadi ganjalan utama bagi warga berpenghasilan rendah. Kebijakan institusi penjamin seperti BPJS Kesehatan kerap dinilai membingungkan dan membatasi hak konstitusional masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar.
Puguh mengkritik tajam regulasi pembatasan penanganan 144 jenis penyakit yang diwajibkan berhenti di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), serta kebijakan penonaktifan mendadak terhadap jutaan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Regulasi-regulasi ini sangat menyulitkan. Padahal lanskap demografi Jawa Timur masih didominasi oleh masyarakat desil 1 sampai desil 4 yang sangat membutuhkan supporting terhadap layanan kesehatan gratis. Jangan sampai rakyat di kawasan perifer atau pedesaan pinggiran tidak bisa menikmati jaminan kesehatan yang menjadi hak konstitusional mereka," serunya.
Sebagai solusinya, Komisi E mendesak Pemprov Jatim untuk mengoptimalkan peran Rumah Sakit Daerah, baik yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maupun di bawah naungan Dinas Kesehatan. Faskes milik Pemprov harus menjadi benteng pertahanan utama yang memberikan layanan komprehensif, mulai dari preventif, kuratif, hingga promosi kesehatan tanpa terkendala sekat-sekat birokrasi penjaminan.
Ekonomi dan Agrowisata: Konsep Sabuk Wisata Malang Raya
Guna menggerakkan ekonomi warga di tingkat tapak, Puguh mendorong penguatan potensi kawasan melalui keterpaduan lintas daerah, khususnya di kawasan Malang Raya. Mengingat posisi strategis Malang Raya sebagai kawasan aglomerasi, Pemprov Jatim didorong untuk menerapkan kebijakan terpadu bertajuk Sabuk Wisata Malang Raya.
"Malang Raya ini paket komplit. Kota Malang punya kekuatan pendidikan dengan 80-an kampus dan 350 ribu mahasiswa. Kota Batu memiliki keunggulan wisata buatan dan agrowisata. Kabupaten Malang membentang dari utara, timur, hingga selatan dengan potensi alam dan agrowisata luar biasa. Jika Pemprov hadir mengintegrasikan ketiga wilayah ini dalam satu paket intervensi ekosistem, dampaknya akan sangat dahsyat," terangnya.
Langkah konkret yang didorong meliputi:
- Perluasan Transportasi Terintegrasi: Memperluas rute Bus Trans Jatim tidak hanya Kota Malang-Kota Batu, tetapi menjangkau pusat agrowisata Tumpang-Poncokusumo (akses Bromo-Semeru) hingga kawasan Pantai Selatan Kabupaten Malang.
- Revitalisasi Desa Wisata: Memberikan pendampingan manajemen, promosi pariwisata pasar nasional-global, serta perbaikan kualitas infrastruktur bagi BUMDes dan Desa Wisata yang mati suri.
- Dukungan Permodalan Perbankan Daerah: Mengoptimalkan Bank Jatim dan Bank UMKM untuk menyalurkan pembiayaan dan meng-upscaling kapasitas usaha para pelaku agrowisata dan UMKM lokal.
"Ketika UMKM dan destinasi agrowisata kita scale up, mata rantai ekonominya akan bergerak. Mereka menyerap tenaga kerja lokal, menggairahkan ekonomi warga desa, dan memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tegasnya.
Ketenagakerjaan: Mengurai Gap Industri dan Reorientasi BLK
Memasuki isu ketenagakerjaan, tingginya Angka Pengangguran Terbuka (TPT) yang didominasi oleh lulusan SMA dan SMK menjadi perhatian serius. Fenomena ini dinilai terjadi akibat masih lebarnya jarak (gap) antara kompetensi lulusan sekolah dengan kebutuhan spesifikasi dunia industri.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Puguh meminta Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan Jatim tidak berjalan sendiri-sendiri. Kedua instansi ini wajib duduk bersama secara berkala dengan asosiasi industri untuk melakukan pemetaan kebutuhan (link and match).
"Dunia industri berhitung soal efektivitas dan produktivitas, sehingga mereka punya standar spesifikasi yang ketat. Masalahnya, sekolah belum membekali siswa dengan knowledge, skill, dan attitude yang pas dengan standar itu. Disnaker harus rutin mengumpulkan pelaku industri: tanya kebutuhan mereka, lalu selaraskan dengan kurikulum sekolah," ujar Puguh.
Baca Juga : Upacara HUT Ke-81 RI di Istana Merdeka Mulai Jam Berapa? Cek Jadwal Lengkap 17 Agustus 2026
Selain sekolah formal, peran 16 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim dan 2 Balai Besar Kemenaker di Sidoarjo serta Banyuwangi diminta untuk direorientasi.
"BLK tidak boleh sekadar menjalankan program rutin tahunan. Menu pelatihan di BLK harus selalu up-to-date menyesuaikan dengan perkembangan industri kekinian dan minat wirausaha generasi muda. BLK harus menjadi kunci jawaban agar angkatan kerja kita siap terserap industri atau bahkan mampu membuka lapangan kerja sendiri sebagai entrepreneur," pungkas Puguh.
