JATIMTIMES- Saya rasa semua harus tahu Nasi Pecel Sambel Tumpang Bu Denok. Pecel malam paling enak di Kota Batu. Saya tidak perlu endorse untuk mempromosikan warung sederhana di Jalan Dewi Sartika Temas itu sebagai kuliner penyelamat yang tidak mengecewakan. Bukanya sekitar pukul 19.30 sampai habis. Kalau beruntung, warungnya bisa buka lebih awal.
Hawa dingin malam yang menusuk perlahan lumat oleh kehangatan di atas piring rotan dan Samir Daun Pisang. Aroma wangi daun jeruk yang beradu dengan gurihnya sambel tumpang seolah menjadi penawar lelah setelah seharian beraktivitas. Nasi hangat, segenggam kecambah renyah dengan sayuran hijau, guyuran bumbu kacang yang legit, lengkap dengan lauk seperti telur dadar dan sundukan usus.
Baca Juga : KEPEMIMPINAN PBNU BERBASIS BUDAYA JAWA
Namun, kehangatan malam itu agak tersendat saat hendak melanjutkan tanggung jawab utama sebagai pembeli, yakni membayar. Sembari merapikan lembaran uang, Bu Denok yang malam itu ditemani putrinya menatap saya dengan senyum canggung yang getir, lalu berucap lirih dalam bahasa jawa, “Mundak titik yo, Mas...” (Naik sedikit harganya ya, Mas). Hampir saja saya nyeletuk “Memang njenengan pakai dolar, bu?”. Malam itu, dolar memang terpantau kembali parkir di angka Rp18 ribu sekian.
Dua porsi pecel nasi tumpang yang biasanya bisa ditebus dengan kisaran Rp26-32 ribu rupiah (tergantung lauk), malam itu terpaksa bergeser menjadi Rp34 ribu rupiah. Kenaikan yang mungkin bagi sebagian orang adalah angka sepele, namun bagi warung rakyat, itu adalah keputusan darurat yang dipenuhi rasa bersalah kepada pelanggan.
Ucapan lirih Bu Denok sebenarnya adalah sebuah proklamasi atas kondisi ekonomi kita yang sedang kurang baik-baik saja. Di balik kenaikan harga per porsi tersebut, ada jeritan yang menyusup diam-diam ke dalam bahan-bahan terkecil penyusun nasi pecel. Mulai dari harga cabai yang bergejolak, minyak goreng yang naik-turun, pasokan kacang tanah, hingga harga daging ayam dan telur yang terus merangkak naik.
Dari sinilah sebuah ironi dimulai. Nasi pecel sering kali diagungkan sebagai simbol pangan lokal yang paling mandiri dan merakyat. Namun, mari kita urai: kedelai untuk tempe dikontrol oleh jaringan importir raksasa yang tunduk pada pasar global, lalu pupuk untuk sayur mayurnya dipengaruhi rantai pasok internasional yang diikat mata uang asing.
Ketika kertas hijau mengamuk di seberang samudra, efek domino materialnya tidak hanya mengguncang bursa efek, tetapi juga merobek lembaran daun pisang di warung pinggir jalan Kota Batu. Itu adalah kenyataan yang tak bisa ditutupi. Krisis yang turut dirasakan akar rumput meski jika tak pernah sekalipun menyentuh transaksi valuta asing. Kami memang tak perlu pakai dolar untuk bayar nasi pecel di desa.
Di ruang-ruang ber-AC yang sejuk, para teknokrat dan penguasa dengan tenang merilis angka statistik makro. Mereka bisa bilang, "Inflasi kita terkendali, stabilitas moneter aman." Namun, bahasa elitis itu terasa hambar dan bias kelas. Negara, yang seharusnya menjadi tameng rakyat, sering kali bertindak tak lebih dari pengawas kepentingan modal.
Mereka jauh lebih panik ketika indeks saham gabungan memerah ketimbang saat melihat rakyat bawah kehilangan daya beli. Ada jurang bahasa yang menganga: yang pemodal bicara soal surplus dan profit, sementara rakyat bawah bicara tentang bagaimana menyambung nyawa untuk esok hari.
Ketika perusahaan-perusahaan berdalih tertekan oleh gejolak ekonomi dunia, beban tersebut mungkin lebih banyak dialihkan ke pundak kelas pekerja. Kita melihat fenomena miris di mana budak korporat saja bisa merasakan penundaan upah buruh, molornya waktu gajian alih-alih naik hingga menanti kepastian tiap bulan, atau PHK sepihak di pabrik garmen, transportasi dan sektor lainnya.
Baca Juga : Santap MBG, Puluhan Siswa dan Wali Murid di Jember Diare dan Opname di Puskesmas
Apapun nada pemberitahuan atasan di tempat kerja dan alasannya, rasa lapar adalah kebutuhan biologis riil yang tidak bisa dinegosiasikan dengan waktu tunggu yang ambigu. Akumulasi dari tekanan-tekanan kecil ini, gaji yang seret, harga cabai yang naik seribu rupiah, lauk telur yang terpaksa dicoret saat masuk warteg bukan sekadar masalah angka. Secara historis, setiap tekanan material yang menumpuk perlahan-lahan sedang mengubah perilaku sosial masyarakat.
Jangan sampai warung pecel kini berubah menjadi "lembaga penjamin sosial informal", tempat di mana lembaran buku utang (bon) semakin tebal. Ketika utang tak lagi bisa ditoleransi, orang mulai rela menurunkan martabat makannya. Mungkin beralih ke menu paling minimal. Ini bukan karena mereka malas cari uang, melainkan pelemahan ekonomi struktural tampak dipelihara oleh sistem yang timpang.
Sayangnya, ketika Bu Denok pusing memikirkan cara mengurangi butir kacang tanah agar tidak rugi, para pejabat di Jakarta justru sibuk melempar angka-angka rumit di televisi. Mereka dengan tenang bilang kalau ekonomi kita aman dan inflasi masih terkendali di angka sekian persen. Bahasa orang-orang berjas di ruang ber-AC itu terasa sangat berjarak dengan realitas dompet kita. Di sinilah harusnya negara hadir secara nyata, bukan cuma membagikan bantuan sosial (bansos) eceran sebagai obat penenang sementara saat suasana mulai memanas.
Kebijakan ekonomi kita tidak boleh lagi tunduk pada pasar bebas global yang membiarkan bahan pangan pokok seperti kedelai diombang-ambingkan dolar, atau membiarkan nasib upah buruh tak pasti. Sembari di sisi lain program prioritas yang boros anggaran besar tetap jalan bebas hambatan. Alih-alih berputar di UMKM daerah, uang justru mengalir deras ke kantor pemasok besar atau yayasan milik pendukung yang loyal.
Sejarah selalu mencatat lamat-lamat dengan caranya yang jujur. Kedaulatan sebuah bangsa tidak pernah tegak di atas perkasa atau lemahnya nilai tukar rupiah di papan bursa efek. Tapi diuji dari rasa aman seorang ibu saat meletakkan makanan di meja makan keluarganya. Negara harus berperan dan mengambil alih kendali dari hulu ke hilir agar nasi pecel tak seharusnya jadi seporsi kekalahan warga sipil.
