JATIMTIMES – Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur (Jatim), Hikmah Bafaqih, menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak boleh sekadar menjadi regulasi normatif. PKB mendesak agar narasi keberpihakan terhadap kelompok marginal ini sudah harus mengunci sejak awal perencanaan anggaran di tingkat Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Guna memastikan draf Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berjalan inklusif, Fraksi PKB secara khusus menggelar forum serap aspirasi partisipatif dengan mengundang berbagai komunitas disabilitas, organisasi pemerhati, hingga Dinas Sosial Jatim, belum lama ini.
Baca Juga : Pemkot Surabaya Bukukan SiLPA 2025 Rp 516 Miliar
Hikmah menyatakan bahwa perjuangan hak disabilitas tidak perlu menunggu perda diketuk sah secara administratif untuk bisa direalisasikan. "Kita tidak menunggu perda ini disahkan baru bekerja. Justru sekarang harus mulai dikawal," ujarnya.
"Persoalan kelompok marginal dan rentan, termasuk penyandang disabilitas, harus sudah masuk dalam pembahasan KUA-PPAS. Kalau narasi keberpihakan itu tidak muncul sejak awal perencanaan anggaran, maka tidak akan muncul dalam dokumen anggaran setiap OPD," sambung Hikmah.
Legislator asal Dapil Malang Raya ini menyoroti adanya kesalahan cara pandang yang selama ini kerap melanda birokrasi, di mana isu disabilitas selalu dilemparkan seolah-olah hanya menjadi beban kerja satu instansi saja.
"Ini kesalahan cara pandang yang harus diubah. Disabilitas bukan hanya urusan Dinas Sosial. Pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Infrastruktur yang ramah disabilitas menjadi urusan PUPR. Trotoar yang aksesibel, layanan publik, kesempatan kerja, semuanya menjadi tanggung jawab seluruh OPD. Jadi jangan membebankan seluruh urusan disabilitas hanya kepada Dinas Sosial," paparnya.
Dalam forum diskusi bersama komunitas tersebut, sejumlah pekerjaan rumah (PR) mendasar di Jawa Timur dipetakan untuk segera diselesaikan oleh pihak eksekutif. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini menyoroti sengkarut data teknis akibat pemerintah yang dinilai masih kekurangan data spesifik terkait jenis disabilitas, rentang usia, hingga klaster kebutuhan layanan pendidikan yang akurat.
Selain itu, ia membeberkan fakta lapangan memprihatinkan mengenai hak sipil yang terabaikan, di mana masih ditemukan anak-anak penyandang disabilitas yang bahkan belum memiliki dokumen administrasi kependudukan (Adminduk) dasar seperti akta kelahiran maupun Kartu Keluarga (KK). Di sisi lain, program pemberdayaan UMKM Jatim juga didorong agar bergerak lebih terbuka dalam memberikan kemudahan modal serta pendampingan yang setara bagi para pelaku usaha disabilitas.
Baca Juga : Meski Ngaku Proses Dikebut, Persiapan Krusial Angkutan Pelajar Kota Malang Belum Rampung
Di sektor ketenagakerjaan, Hikmah meminta ketegasan implementasi aturan kuota wajib 2 persen pekerja disabilitas di perusahaan swasta maupun instansi daerah. Namun, alih-alih hanya berfokus pada ancaman sanksi, ia menyarankan pemerintah daerah memberikan penghargaan (reward) resmi kepada korporasi yang inklusif.
Ia mencontohkan industri batik di Jawa Tengah yang sukses mengoptimalkan produktivitas pekerja disabilitas berkat tingkat ketelitian mereka yang tinggi.
"Jangan hanya bicara sanksi. Perusahaan yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas juga harus diberi penghargaan. Itu akan menjadi contoh baik bahwa penyandang disabilitas mampu bekerja secara produktif dan memberi keuntungan bagi perusahaan," pungkasnya.
