JATIMTIMES – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya Lilik Hendarwati mengingatkan bahwa gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi Kota Surabaya.
Kelangkaan stok di sejumlah SPBU yang memicu antrean kendaraan mengular pada Rabu (24/6/2026) hari ini dinilai tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan kendaraan operasional setiap hari.
Baca Juga : Zam Zam Hotel & Convention Batu Raih Sertifikat Halal, Tak Perlu Khawatir soal Kualitas Makanan
Lilik menegaskan bahwa gangguan pasokan ini berpotensi mengganggu denyut nadi Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa di Jawa Timur yang pergerakan ekonominya sangat dinamis. Ketika distribusi Pertalite terganggu, mobilitas masyarakat ikut tersendat, sehingga aktivitas usaha, distribusi barang, hingga pelayanan kepada konsumen menjadi kurang optimal.
“Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil yang setiap hari bergantung pada ketersediaan BBM untuk bekerja dan beraktivitas,” kata Lilik, Rabu (24/6/2026)
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut memberikan catatan kritis bahwa dampak paling besar dari tersendatnya pasokan ini justru dirasakan oleh kelompok masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari aktivitas harian di lapangan, seperti pengemudi ojek online, kurir, pedagang keliling, hingga pelaku UMKM.
"Kasihan para pengemudi ojek online, kurir, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal lainnya. Pertalite bukan sekadar bahan bakar, tetapi modal utama untuk mencari nafkah bagi mereka,” tegas anggota Komisi C DPRD Jatim itu.
“Ketika mereka harus mengantre lama atau bahkan tidak mendapatkan Pertalite, artinya kesempatan mencari nafkah juga berkurang. Ini tentu berdampak pada pendapatan keluarga mereka,” tambahnya.
Berdasarkan pantauan, kekosongan stok akibat keterlambatan pengiriman dari Pertamina sempat memicu antrean panjang di kawasan Bratang, Nginden, dan beberapa titik lainnya.
Lilik mengingatkan bahwa waktu yang terbuang akibat harus mengantre berjam-jam di SPBU secara langsung mengurangi produktivitas dan memangkas kesempatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan secara normal guna menopang kebutuhan keluarga.
“Surabaya merupakan kota perdagangan dan jasa yang pergerakan ekonominya sangat dinamis. Ketika distribusi Pertalite terganggu, maka mobilitas masyarakat ikut tersendat. Aktivitas usaha, distribusi barang, hingga pelayanan kepada konsumen menjadi kurang optimal,” ujarnya.
Guna meredam spekulasi dan keresahan publik yang kian meluas, Lilik meminta PT Pertamina (Persero) dan seluruh pihak terkait segera memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan distribusi yang terjadi. Selain itu, ia mendorong dilakukannya langkah konkret berupa percepatan distribusi serta pemerataan pasokan ke seluruh SPBU di Surabaya, khususnya pada titik-titik dengan tingkat konsumsi tinggi.
“Saya meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait untuk segera memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan pasokan, sekaligus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” desaknya.
Ia menekankan bahwa langkah antisipasi harus dilakukan lebih dini oleh pihak otoritas agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dengan baik dan aktivitas ekonomi tidak terganggu, mengingat masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang baik.
“Antisipasi harus dilakukan lebih dini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang baik,” katanya.
Lilik berharap persoalan kelangkaan BBM bersubsidi ini dapat segera ditangani secara tuntas oleh pemangku kebijakan agar masyarakat kembali memperoleh akses BBM dengan mudah, dapat bekerja dengan tenang, dan roda perekonomian Surabaya tetap bergerak normal.
“Kita ingin masyarakat bisa memperoleh BBM dengan mudah, bekerja dengan tenang, dan roda perekonomian Surabaya tetap bergerak dengan baik. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan ini,” pungkasnya.
