JATIMTIMES - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai berdampak pada perencanaan anggaran Pemerintah Kota Malang. Pemkot kini menghitung ulang kebutuhan belanja BBM kendaraan dinas yang diperkirakan tidak lagi mencukupi hingga akhir tahun anggaran.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengaku telah meminta Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pos anggaran BBM di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga : Kelas Menengah dalam Bahaya? Ekonom Sebut Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kian Terhimpit
"Kita menghitung. Saya sudah minta Pak Sekda selaku Ketua TAPD menghitung terkait dengan anggaran BBM. Tapi yang jelas dengan harga kenaikan ini, pasti karena kita sudah menghitung, berarti tidak akan mencukupi selama satu tahun," ujar Wahyu.
Menurutnya, Pemkot Malang tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dan potensi kelangkaan bahan bakar yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Salah satu langkah yang sedang dikaji adalah memperluas penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Opsi yang dipertimbangkan tidak hanya membeli kendaraan baru, tetapi juga menyewa kendaraan listrik yang dinilai lebih efisien.
"Kalau kelangkaan BBM masih terus seperti ini, kita juga bisa beralih ke mobil listrik. Kita akan coba. Tidak harus membeli, tetapi bisa sewa mobil listrik karena lebih murah dan bahan bakarnya juga lebih mudah," katanya.
Wahyu menjelaskan, kajian tersebut saat ini masih berlangsung dan berpeluang dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) maupun perubahan APBD tahun berjalan mengingat situasi yang dinilai cukup mendesak.
"Kita sekarang sudah mengkaji. Mudah-mudahan nanti bisa ada perubahan terkait APBD dan dimasukkan juga dalam PAK. Nanti kita akan ada skenario terkait kebijakan BBM-nya," jelasnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan skema pengadaan kendaraan listrik, Wahyu menilai opsi sewa lebih realistis dibandingkan pembelian dalam jumlah besar.
"Bisa sewa, bisa beli. Nanti kita lihat. Tapi akan lebih memungkinkan kita banyak sewanya," ungkapnya.
Baca Juga : SPMB SMP Surabaya 2026 Tahap Validasi Data, Dispendik Sebut Proses Seleksi Transparan
Dampak kenaikan BBM, lanjut Wahyu, tidak hanya dirasakan kendaraan dinas pejabat, tetapi juga berbagai OPD yang memiliki kebutuhan bahan bakar tinggi. Salah satunya adalah perangkat daerah yang menangani kebersihan dan persampahan yang masih bergantung pada bahan bakar solar untuk operasional armadanya.
"BBM itu kan semua. Terutama terkait dengan Lingkungan Hidup, bahan bakarnya banyak tergantung kepada solar. Beberapa OPD juga sangat tergantung pada itu," ujarnya.
Sebagai bagian dari efisiensi, Pemkot Malang juga menilai kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang telah diterapkan beberapa kali dalam sepekan turut membantu menekan konsumsi bahan bakar kendaraan dinas.
Sementara itu, untuk kendaraan dinas konvensional yang nantinya digantikan, Pemkot menyiapkan skenario pelelangan aset. Hasil penjualan kendaraan tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengadaan maupun penyewaan kendaraan listrik.
"Kalau yang sudah waktunya, rencana skenarionya kendaraan itu akan dilelang. Dari hasil lelang itu bisa kita alokasikan untuk mobil listrik ataupun sewa mobil listrik dan lain-lain," pungkasnya.
