JATIMTIMES - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai berpotensi memberi tekanan baru terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan bantuan jangka pendek, tetapi juga segera menyiapkan kebijakan yang bersifat fundamental untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman, menilai kombinasi antara stimulus jangka pendek dan langkah strategis untuk memperkuat sektor riil menjadi kunci dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Baca Juga : 65 Jemaah Wafat dalam Penyelenggaraan Haji 2026, Kemenhaj Bakal Perketat Syarat Kesehatan
"Kombinasi antara stimulus jangka pendek dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi kunci menjaga daya beli sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga BBM nonsubsidi," ujar Rizal, dikutip Antara, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Rizal, pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara maupun belanja pemerintah daerah yang memiliki efek berganda atau multiplier effect tinggi terhadap perekonomian. Selain itu, dorongan terhadap investasi juga perlu diperkuat.
Ia menekankan pentingnya dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dalam menjaga pendapatan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan bantuan konsumtif.
"Dengan lebih dari 97 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM, menjaga likuiditas dan aktivitas sektor ini akan lebih efektif dalam mempertahankan pendapatan masyarakat dibandingkan sekadar memberikan bantuan konsumtif," jelasnya.
Meski demikian, Rizal menilai pemerintah tetap perlu menyalurkan stimulus jangka pendek. Namun, bantuan tersebut harus diberikan secara lebih terarah kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya, lonjakan harga BBM nonsubsidi berisiko menekan konsumsi rumah tangga, terutama kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
"Inflasi Indonesia pada Mei 2026 telah berada di kisaran 3,08 persen (yoy) dan BI-Rate sudah naik menjadi 5,50 persen, sehingga ruang konsumsi masyarakat semakin tertekan akibat kenaikan biaya hidup dan biaya kredit," kata Rizal.
Ia menyebut beberapa bentuk intervensi yang dapat dilakukan pemerintah dalam jangka pendek, seperti memperkuat program bantuan sosial bagi kelompok rentan dan memperpanjang berbagai insentif untuk sektor padat karya.
Selain itu, pemerintah juga didorong menjaga stabilitas harga pangan agar tidak memperberat beban masyarakat di tengah kenaikan biaya transportasi dan distribusi.
Baca Juga : Klaim Fisioterapi BPJS Tembus Rp 5 Triliun, IFI Desak Aturan Rujukan Segera Direvisi
Rizal berpandangan, subsidi ongkos distribusi komoditas strategis dapat menjadi salah satu opsi kebijakan yang lebih tepat sasaran dibandingkan memperluas subsidi energi.
Menurut dia, subsidi energi selama ini masih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi sehingga efektivitasnya dalam membantu kelompok rentan menjadi berkurang.
"Langkah ini lebih efektif dibandingkan memperluas subsidi energi, mengingat sekitar 20 persen kelompok rumah tangga berpendapatan tertinggi masih menikmati porsi subsidi energi yang relatif besar, sehingga subsidi yang tidak tepat sasaran justru mengurangi efisiensi fiskal," ujarnya.
Sebagai informasi, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan cukup tajam dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.
Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.
Di sisi lain, pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.
