JATIMTIMES - Harapan untuk membangkitkan kembali transportasi publik di Kota Malang mulai menemukan titik terang. Sejumlah investor dikabarkan siap menanamkan modal guna mendukung penataan angkutan kota (angkot), namun langkah tersebut dinilai hanya dapat berjalan apabila diiringi komitmen kuat dari Pemerintah Kota Malang.
Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang Purwono Tjokro Darsono mengatakan, kondisi angkutan kota saat ini memang memunculkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk kalangan investor. Namun, investasi yang masuk tidak akan efektif apabila sistem transportasi publik masih berjalan tanpa dukungan kebijakan yang jelas dari pemerintah daerah.
Baca Juga : Dipimpin Wali Kota Mas Ibin, Pemkot Blitar Kembali Sabet Opini WTP Ke-16 Berturut-turut
"Terkait dengan situasi angkot ini kan mengundang simpatilah istilahnya. Jadi ada investor kemudian berpikir, tapi kembali ini kan harus apa ya istilahnya, ada semacam komitmen Pemerintah Kota Malang untuk juga aktif berperan serta. Karena kalau hanya investasi kemudian situasinya masih seperti ini, segala sesuatunya harus berjalan mandiri, ya saya ngomong berat. Karena situasi kondisi angkot sekarang kan ya mohon maaf mati suri. Hidup enggak, mati juga enggak," ujar Purwono kepada JatimTIMES, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Purwono, masa depan angkot di Kota Malang sangat bergantung pada implementasi sistem feeder atau angkutan pengumpan yang terintegrasi dengan layanan Bus TransJatim. Skema tersebut sebelumnya juga telah didorong oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui surat gubernur yang meminta pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan layanan feeder.
"Tapi kalau betul nanti ada apa, yang sudah diarahkan oleh Gubernur. Jadi, ada Surat Gubernur, yang pada intinya meminta Kepala Daerah Tingkat II itu untuk menyiapkan namanya feeder. Feeder ini mobil pengumpan yang membawa masyarakat pemakai angkutan umum ini untuk dibawa ke halte-halte punyanya Bus Trans Jatim," katanya.
Ia menjelaskan, konsep feeder memungkinkan masyarakat misalnya dari kawasan permukiman seperti Tlogomas, Joyogrand maupun Griya Shanta menggunakan angkot untuk menuju halte TransJatim. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada kendaraan pribadi.
"Nah, kalau seperti itu betul pemerintah ada komitmen kuat untuk menjalankan, ya InsyaAllah investor ini siap. Ada dua orang yang sudah menyampaikan ke saya," ungkapnya.
Purwono menyebut, komunikasi mengenai rencana tersebut terus dilakukan bersama Dinas Perhubungan Kota Malang. Menurutnya, kondisi transportasi publik saat ini sudah cukup memprihatinkan dan membutuhkan intervensi pemerintah.
"Nah, ini yang terus terang sedang kami komunikasikan dengan Pemerintah Kota Malang melalui Dishub. Ini sudah beberapa kali diskusi dengan Dishub. Ya artinya, ya sesungguhnya wajah transportasi publik kita ini kan, ya nyuwun sewu memprihatinkan kan. Saya pikir kalau pemerintah tidak turun tangan, ya akan menjadi semakin tidak jelas gitu lho. Angkot ini justru akan menjadi semacam problem ya. Angkot tidak terawat, kemudian ada di jalan-jalan memberikan kontribusi kemacetan," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa tanpa pembenahan yang serius, masyarakat akan semakin meninggalkan transportasi umum dan beralih menggunakan kendaraan pribadi. Dampaknya, kepadatan lalu lintas dan kemacetan akan terus meningkat.
"Nah, kalau Pemerintah Kota tidak segera turun tangan untuk merubah, ya ini akan semakin berlarut-larut. Kemudian masyarakat akan semakin gandrung untuk pakai kendaraan pribadi. Sehingga yang terjadi adalah arus lalu lintas yang padat, kemudian macet, dan ini sampai kapan kita akan biarkan situasi kondisi seperti ini," tegasnya.
Terkait kebutuhan armada feeder, Purwono mengungkapkan bahwa kajian yang pernah dilakukan pakar transportasi Profesor Lutfi Ja'far menunjukkan Kota Malang membutuhkan sekitar 250 unit kendaraan pengumpan untuk mendukung sistem transportasi publik terintegrasi.
"Ya kemarin disampaikan menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sebetulnya kan dulu, itu sempat ada kajian yang dilakukan oleh kalau tidak salah pakar transportasinya Profesor Lutfi Ja'far. Itu kan dihitung-hitung ada kebutuhan untuk feeder sekitar 250 unit angkot," jelasnya.
Baca Juga : Unisba Blitar Dorong Penguatan BUMDes Wonorejo, Petani Diajak Bangun Stok Gabah Berkelanjutan
Menurut dia, kajian tersebut sudah tersedia dan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk segera merealisasikan program penataan transportasi publik.
Organda juga telah menyampaikan gagasan tersebut dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang. Bahkan, kata Purwono, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan dukungan dengan menyiapkan pembiayaan pada tahap awal.
"Jadi Pemerintah Provinsi itu sampai menyampaikan, untuk 2026 ini anggarannya akan dibiayai oleh anggaran Provinsi dulu. Tapi, mensyaratkan 2027 harus mandiri Pemerintah Kota Malang mempersiapkan anggaran untuk feeder," katanya.
Meski demikian, hingga kini Organda menilai masih terjadi tarik ulur dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, pihaknya tengah menyiapkan surat kepada Wali Kota Malang dengan tembusan kepada Bappeda untuk meminta audiensi dan membahas langkah konkret penanganan transportasi publik.
Purwono menilai momentum saat ini sangat tepat untuk melakukan pembenahan. Terlebih, tingginya tingkat keterisian Bus TransJatim menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum yang nyaman dan terjangkau masih sangat besar.
"Padahal kemarin kan beliau Pak Walikota sudah menyampaikan memohon kepada Ibu Gubernur untuk nambah satu koridor lagi di Malang Kota. Nah, saya pikir kan ini berarti beliau membaca bahwa kebutuhan masyarakat dengan adanya Bus Trans Jatim ini kan terjawab, karena setiap saya melihat Bus Trans Jatim kan rata-rata mesti penuh," ujarnya.
Ia berharap antusiasme masyarakat terhadap layanan TransJatim dapat menjadi pemicu bagi Pemerintah Kota Malang untuk lebih serius membangun sistem transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
"Lah, saya pikir momen ini yang luar biasa untuk Pemkot bangkit, kemudian berbenah lebih serius untuk terkait penanganan transportasi publik di Kota Malang," pungkasnya.
