JATIMTIMES - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah menyebut pembangunan fisik tidak akan terdampak efisiensi. Sebaliknya, beberapa sektor meliputi pembangunan sekolah rusak hingga infrastruktur jalan masih akan menjadi prioritas.
Pernyataan tersebut disampaikan Nurman saat ditemui JatimTIMES, usai menghadiri agenda Sarasehan Interaktif dan Dialog bertajuk Membangun Indonesia dari Titik 50, Kamis (27/2/2025). "Terkait efisiensi itu sudah ada arahannya. Seperti contohnya perjalanan dinas 50 persen. Artinya ini bukan hambatan bagi kami (Pemerintah Kabupaten Malang), tapi tantangan karena itu perintah dari Pemerintah Pusat dan sudah seharusnya dilakukan," ujarnya saat ditemui usai menghadiri agenda yang berlangsung di Pendapa Kabupaten Malang, Kecamatan Kepanjen tersebut.
Baca Juga : Komunitas Ambulans Refresh Ilmu Kegawatdaruratan, Cegah Fatalitas Korban
Saat ini, disampaikan Nurman, beberapa sektor yang bakal terdampak efisiensi tersebut sedang dalam pengkajian dan penghitungan lebih lanjut. Sembari tentunya menunggu bilamana ada instruksi lanjutan dari Pemerintah Pusat.
"Sedang kami pilah-pilah lagi. Contohnya, pembangunan fisik, di Kabupaten Malang ini masih butuh banyak pembangunan fisik, termasuk sekolah-sekolah SD (Sekolah Dasar) yang roboh," imbuhnya.
Selain pembangunan maupun renovasi sekolah rusak, disampaikan Nurman, pembangunan maupun perbaikan infrastruktur jalan juga masih menjadi prioritas Pemkab Malang. Sehingga dimungkinkan tidak akan terdampak efisiensi.
"Kemudian jalan, tadi masih ada kurang lebih 20 persen yang perlu penanganan khusus. Tentu saja kami harus mencermati hal semacam itu. Tapi prinsipnya, tetap harus dilakukan," tegasnya.
Sekedar informasi, agenda Saresehan Interaktif dan Dialog bertajuk Membangun Indonesia dari Titik 50 tersebut, diinisiasi oleh Amartya Bhumi Kepanjen. Pada agenda tersebut turut menghadirkan berbagai tokoh untuk membahas efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.
Selain Nurman yang mewakili Bupati Malang HM. Sanusi, sejumlah narasumber juga turut dihadirkan dalam sesi diskusi. Yakni Ketua Asosiasi Advokat Indonesia DPC Malang Raya, Dwi Indrotito Cahyono, SH, MM; Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Ir Tomie Hermawanto; dan Anggota DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas MM.
"Melalui sambutan Bapak Bupati, Pemkab Malang memberikan apresiasi terhadap kegiatan semacam ini karena substansinya adalah ikut memikirkan pembangunan," ujar Nurman.
Baca Juga : Polres Malang Gelar Pelatihan First Aid, Upaya Minimalisir Fatalitas Korban Kecelakaan
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Penyelenggara Choirul Amin menyampaikan, dilangsungkannya forum sarasehan tersebut lahir dari keresahan dan tanda tanya masyarakat terhadap kebijakan efisiensi anggaran hingga 50 persen.
"Banyak yang masih bertanya-tanya, apa itu Titik 50?. Titik 50 ini merujuk pada kebijakan efisiensi anggaran yang sedang ramai dibahas. Sehingga kami ingin membahasnya secara terbuka bersama para pemangku kebijakan,” ujarnya.
Pada penekanannya, Amin menegaskan acara tersebut berlangsung bukan karena kepentingan politik tertentu. Sebaliknya, murni sebagai forum diskusi dan konsultasi publik.
"Tujuannya agar tidak ada lagi kecurigaan atau kesalahpahaman terkait kebijakan efisiensi ini,” pungkasnya.
