JATIMTIMES - Ratusan demonstran dari Gerakan Arek Suroboyo (GAS) yang terdiri dari gabungan komunitas ojek online, buruh, mahasiswa, dan warga Surabaya serta Sidoarjo, berunjuk rasa di Polda Jatim, Jumat, (7/2).
Mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di era Presiden Joko Widodo.
Baca Juga : Pemkot Surabaya Jalin Kerja Sama dengan Rumah Sakit hingga Bidan, Permudah Adminduk Bayi Baru Lahir
Para demonstran, yang sebagian besar mengenakan atribut GAS, menyampaikan tuntutan tegas terkait sejumlah kasus dugaan korupsi yang mereka sebutkan. Termasuk dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam kasus proyek infrastruktur, seperti proyek BPMKS, dugaan korupsi di PT TransJakarta, dugaan penyelewengan dana KONI, dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), proyek Blok Medan, dugaan korupsi terkait rekomendasi tas bansos di Sritex, dan kasus pengurangan denda PT SM yang terlibat pembakaran hutan. Daftar panjang dugaan korupsi ini menjadi sorotan utama demonstrasi ini.
Koordinator aksi, Yusak, dalam orasinya menyampaikan kecaman keras terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit sementara dugaan korupsi besar terus terjadi.
Dia mengecam ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, dimana mereka yang dianggap berkuasa hidup bergelimang harta sementara rakyat kecil hidup dalam kesulitan. "Teman-teman, saudara-saudara, masyarakat ini kelaparan, tetapi mereka yang berkuasa malah merongrong dan merusak tatanan," tegas Yusak.
Yusak juga menyoroti apa yang dianggap sebagai ketidakadilan sistemik, dimana menurutnya, rakyat hanya diingat saat pemilu, diberi sedikit uang, kemudian diabaikan setelahnya.
"Lima tahun sekali kita dibeli dengan uang, kita dimiskinkan, tetapi mereka masih asyik berkuasa," ujarnya dengan nada penuh amarah.
Yusak kemudian menyerukan perlawanan terhadap apa yang disebutnya sebagai ketidakadilan tersebut. "Hanya satu kata yang harus kita ucapkan: Lawan!"
Baca Juga : Motor Chopper, Model Klasik yang Semakin Banyak Dilirik
Demonstrasi ini juga menyerukan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi polisi rakyat yang independen, berpegang teguh pada konstitusi, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Mereka mendesak agar semua kasus dugaan korupsi, termasuk yang melibatkan mantan pejabat tinggi negara, diusut secara transparan dan tuntas.
Aksi massa ini sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar Polda Jatim dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Polda Jatim terkait tuntutan para demonstran.
Namun, aksi ini menunjukkan gelombang protes yang signifikan dari masyarakat terhadap dugaan korupsi dan ketidakadilan yang terjadi.
"Kami tidak akan berhenti sampai para koruptor, termasuk yang berada di lingkaran kekuasaan sebelumnya, diadili sesuai hukum yang berlaku," imbuhnya.
