JATIMTIMES - Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) disoroti DPRD Kota Malang. Dengan harga yang dipatok Rp 10 ribu per porsi saat ini, memunculkan asumsi kurangnya pembiayaan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdianto meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang benar-benar memperhatikan standar nilai gizi pada program MBG. Karena, sasaran yang dituju merupakan anak.
Baca Juga : Penanganan Anak Tidak Sekolah Turun Signifikan, Pj Wali Kota Malang Rancang Program Motivasi
“Jadi kebutuhan gizi yang sesuai standar itu setidaknya memenuhi kelayakan nilai gizi dengan memenuhi unsur protein dari hewani dan nabati. Lalu karbohidrat, buah buahan serta susu segar,” kata Eko, Kamis (6/2/2025).
Dengan patokan harga Rp 10 ribu, Eko menilai masih membutuhkan tambahan pembiayaan. Oleh karena itu, butuh Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program tersebut.
“Kalau menurut saya, ini masih perlu penyesuaian. Setidaknya per porsi sekitar Rp 13 atau 14 ribu lah. Andai anggaran dari pemerintah pusat per porsi Rp 10 ribuan. Berarti, Pemkot Malang harus bisa menyiapkan tambahan dana sekitar Rp 3-4 ribu,” ungkap Eko.
Eko mengaku, CSR perusahaan yang ada di Kota Malang sangat memungkinkan untuk mendukung program tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi apik yang dibangun Pemkot Malang dengan perusahaan yang ada di Kota Malang.
“Bisa lah Pemkot Malang mengambilkan dari bantuan CSR,” yakin Eko.
Eko pun melihat saat ini program MBG belum masif dijalankan di seluruh wilayah kabupaten kota di Indonesia. Karena hal itu masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi pemerintah pusat.
Baca Juga : Psikologi UIN Maliki Malang Susun Langkah Strategis di Rakor Perkuliahan Awal
“Memang masih banyak daerah yang belum berani atau belum bisa melaksanakan program ini. Tentu ini hasil dari kunjungan kerja dan rakor kami di Komisi D DPRD Kota Malang dengan beberapa kota/kabupaten baik di Jatim maupun Jateng,” papar Eko.
Sementara di Kota Malang sendiri, program MBG sempat dilakukan meski hanya sebatas ujicoba. Dan anggaran yang digunakan murni dari CSR perusahaan. “Sejauh ini kan masih realisasi awal atau uji coba. Seperti di Kota Malang yang diterapkan di SDN 3 Lowokwaru beberapa waktu lalu,” ungkap Eko.
