JATIMTIMES - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Blimbing memunculkan 1.482 usulan. Ribuan usulan itu berasal dari musrenbang tingkat RT (rukun tetangga) RW (rukung warga) hingga tingkat kecamatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengatakan Musrenbang kali ini untuk memformulasikan APBD 2026. Formulasi itu mulai dari aspek teknokratik hingga peran serta masyarakat.
Baca Juga : Rhenald Kasali Dorong ASN Pemkot Batu Gerak Cepat Hadapi Tantangan Zaman
“Jadi dalam tahapan perencanaan pembangunan selain aspek teknokratik, selain penyesuaian arah-arah pembangunan secara general, peran serta masyarakat itu diwadahi ada medianya. Istilahnya peran serta masyarakat dan pembangunan dari aspek bottom up,” kata Erik, Selasa (4/2/2024).
Kegiatan Musrenbang ini juga diambil mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan hingga tahapan kecamatan saat ini. Aspirasi yang diambil itu untuk merancang APBD tahun 2026.
“Jadi bagaimana warga masyarakat diberi ruang untuk memberikan aspirasi terhadap pembangunan di wilayahnya dari kebutuhan wilayah yang sehari-hari dirasakan oleh masyarakat. Karena untuk APBD 2026 tantangannya adalah bagaimana pada saat mengidentifikasi kebutuhan warga masyarakat ini bisa membuka border, bisa membuang ego-egonya,” ungkap Erik.
Erik menegaskan bahwa Musrenbang kali ini difokuskan untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan personel atau suatu masyarakat tertentu.
“Sehingga wilayah-wilayah yang berbatasan pun nanti oleh Bu camat juga akan dikomunikasikan bagaimana usulan warga masyarakat yang berbatasan antara Blimbing-Kedungkandang, Blimbing-Lowakwaru itu pun sinerginya akan tetap terjaga sebagai bagian dari Kota Malang secara utuh,” beber Erik.
Disinggung ihwal prioritas Pemkot Malang, kemungkinan 2026 akan terfokus pada DPUPRPKP, DLH hingga Dinkes. Karena pada tahun itu, dinas yang disebut akan memegang program besar. “Ini aspek teknokratiknya. Kemudian berikutnya dari aspek politik, dari aspek politik itu usulan-usulan dari legislator, dari legislatif, dari para anggota dewan, dari DPRD itu,” ungkap Erik.
Baca Juga : Dewan Jatim Soroti Cold Storage Aset Pemprov di Sendangbiru yang tidak Berfungsi
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu mengatakan bahwa usulan yang disampaikan masyarakat adalah infrastruktur. Dalam hal ini, pihaknya akan mengupayakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
“Ini kok dari waktu ke waktu musrembang ini masih banyak infrastrukturnya. Tapi untuk program pemberdayaan itu apakah mungkin sudah jenuh pelatihan-pelatihan. Nah itu yang nanti kita tetap harus bicarakan sama beberapa perangkat daerah yang terkait bagaimana caranya meningkatkan usulan tersebut,” beber Dwi.
Dwi mengaku nantinya program yang telah diselaraskan akan dikomunikasikan dengan Wali Kota Malang terpilih. Hal itu untuk menyelaraskan program yang telah disusun program Wali Kota Malang terpilih. “Sebetulnya ini sudah kita selaraskan hanya ada kalanya pimpinan itu selalu punya warna sendiri, masing-masing punya warna,” kata Dwi.
