JATIMTIMES - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang menggelar fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga kepada peserta dari perwakilan 57 kelurahan di Kota Malang.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito Widoyoko melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Iik Atya menyampaikan bahwa untuk fasilitasi Puspaga bagi perwakilan 57 kelurahan ini pihaknya mendatangkan dua narasumber yang sangat berkompeten. Yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Tri Wahyu Liswati dan Ketua Forum Puspa Singhasari Kabupaten Malang Erfaniah Zuhriah.
Baca Juga : Jelang Libur Panjang, Keterisian Hotel di Kota Malang Hampir Penuh
Di mana untuk kegiatan fasilitasi Puspaga bagi perwakilan 57 kelurahan ini mengusung tema Peran Puspaga dalam Upaya Promosi dan Pencegahan Kekerasan di Keluarga, serta menghadirkan tambahan peserta dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) serta perwakilan organisasi keagamaan seperti Muslimat dan Aisyiyah.
"Puspaga di Kota Malang inginnya kami itu dioptimalkan. Yang belum ada diadakan, dalam rangka pencegahan kekerasan. Puspaga ini juga perlu dipromosikan di masing-masing kelurahan, Kecamatan, perlu ada branding supaya mereka bisa mencurahkan isi hatinya, supaya tidak terjadi kejadian yang tidak kita inginkan," ungkap Iik kepada JatimTIMES.com, Kamis (23/1/2025).
Alumnus Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta ini menuturkan, bahwa selama ini sebenarnya di setiap kelurahan sudah ada kegiatan-kegiatan maupun program kerja yang menjadi bagian dari Puspaga. Di antaranya pojok curhat dan bimbingan konseling.
"Sebenarnya di kelurahan sudah ada, tinggal sekarang kita samakan. Di kelurahan ada pojok curhat dan bimbingan konseling itu termasuk Puspaga. Itu kerja samanya dengan PKK, tokoh agama, dan kementerian agama," kata Iik.
Untuk kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Malang, pihaknya mengaku akan segera menyelaraskan dua program besar yang beririsan. Di mana Kantor Kementerian Agama Kota Malang memiliki program family corner yang berada di masjid-masjid, sedangkan Dinsos-P3AP2KB Kota Malang memiliki program Puspaga yang basisnya mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan.
"Dari Kementerian Agama sudah ada namanya family corner, kalau di Pemkot Malang ada Puspaga. Kalau dari provinsi tadi menyarankan agar family corner dan puspaga bergandengan tangan bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan," ujar Iik.
Sementara itu, dalam kegiatan fasilitasi Puspaga kepada perwakilan 57 kelurahan ini pihaknya juga sekaligus meminta Surat Keputusan (SK) kepengurusan Puspaga di tingkat kelurahan. Pasalnya, pada November 2024 lalu Dinsos-P3AP2KB Kota Malang sudah mengirimkan draf SK kepada masing-masing kecamatan untuk membentuk Puspaga.
"Kekhawatiran kami antara paham dan tidak. Akhirnya kami kumpulkan langsung dari perwakilan keluraham untuk mendengarkan arahan langsung dari Provinsi, terkait Puspaga memang harus ada. Alhamdulillah 90 persen kelurahan sudah mengirimkan SK Puspaga. Karena memang draft nya sudah kita kirim sebelumnya," jelas Iik.
Baca Juga : Tiket Kereta Api Ludes, Stasiun Blitar dan Jombang Jadi Titik Sibuk Libur Panjang
Pasalnya, di awal tahun 2025 ini pihaknya memang langsung melakukan kerja keras, cepat dan tepat untuk mengoptimalkan Puspaga. Di mana Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga menargetkan pada akhir Januari 2025 mendatang, seluruh kelurahan sudah dapat menyerahkan SK Puspaga. Dengan begitu, Kota Malang akan bisa nersaing dengan Kota Surabaya yang sudah terlebih dahulu memiliki Puspaga hingga tingkat kelurahan.
"Kalau Surabaya bisa, Kota Malang pasti bisa. Karena sebenarnya di kelurahan itu sudah ada tapi namanya yang berbeda. Sekarang kita samakan. Akhir Januari 2025 SK dari 57 kelurahan harus selesai dan sudah masuk dan Puspaga sudah merata di seluruh kelurahan," tegas Iik.
Ketika SK Puspaga dari masing-masing kelurahan sudah masuk ke Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, maka lada Mei 2025 mendatang, tim dari Bidang PPA Dinsos-P3AP2KB Kota Malang akan turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atau monev.
"Mei 2025 dari tim PPA Dinsos-P3AP2KB akan turun monev ke masing-masing kelurahan. Apakah Puspaganya sudah berjalan, ketika tidak berjalan apa kendalanya. Itu akan kita follow up terus, sehingga dapat mengetahui aksi dari Puspaga seperti apa," tandas Iik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Tri Wahyu Liswati mengapresiasi kegiatan fasilitasi Puspaga di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Malang.
"Saya mengapresiasi Dinsos-P3AP2KB Kota Malang yang sudah menggelar kegiatan fasilitasi Puspaga. Karena Puspaga ini memang penting untuk mencegah terjadinya kekerasan kepada perempuan dan anak," pungkas Tri Wahyu Liswati.
