JATIMTIMES – Proses relokasi 486 makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, terus berjalan. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan proyek strategis nasional pelurusan jalan Brongkos-Karangkates, termasuk pembangunan empat jembatan layang di jalur nasional Malang-Blitar. Target pengerjaan relokasi ini diharapkan rampung dalam waktu 32 hari.
Hakim Catur Yulianto, kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar, menjelaskan bahwa proyek ini bertujuan meningkatkan keselamatan lalu lintas. "Kondisi jalan di lokasi tersebut berkelok dan rawan kecelakaan. Oleh karena itu, pelurusan jalan menjadi bagian dari kebijakan nasional," ujar Hakim saat ditemui Selasa (14/1/2025).
Baca Juga : Puluhan Siswa dan Siswi SMPN 1 Bandung Kena Razia Polisi, Ini Pelanggarannya
Empat jembatan yang akan dibangun mencakup Kali Bambang, Kali Tuwuh, Kali Legi, dan Selorejo. Menurut Hakim, relokasi makam ini merupakan langkah awal dari rangkaian persiapan proyek. Setelah relokasi selesai, proses penebangan pohon akan dilakukan sebelum pemerintah daerah melaporkan progres kepada Balai Pembangunan Jalan.
Relokasi makam dilakukan oleh kelompok masyarakat (pokmas) setempat sejak awal Januari 2025. Pemerintah daerah melalui DLH telah menyiapkan dana kompensasi sebesar Rp 1 juta per makam yang diberikan kepada ahli waris. "Pencairan kompensasi diserahkan langsung kepada pokmas. Kami hanya mendukung administrasi dan proses relokasinya," jelas Hakim.
Proyek strategis nasional ini membawa dampak signifikan, tidak hanya pada warga Desa Siraman tetapi juga lingkungan sekitar. Relokasi makam dan penebangan pohon dikhawatirkan mengubah ekosistem setempat. Hakim menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meminimalkan dampak yang mungkin terjadi.
Proyek jembatan layang di Kali Bambang, salah satu titik utama di jalur nasional Malang-Blitar, diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan di kawasan tersebut. "Kami tidak mengetahui detail anggaran proyek ini karena semua pengelolaan berada di bawah pemerintah pusat. Fokus kami hanya memastikan relokasi makam berjalan lancar," kata Hakim.
Hingga saat ini, proses relokasi berjalan sesuai jadwal meskipun menemui sejumlah kendala administratif. Pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan tugasnya agar jadwal pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dapat segera dimulai.
Proyek ini menunjukkan peran vital pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Namun, tanggung jawab besar juga menyertai, terutama dalam memastikan transparansi kompensasi dan menjaga keseimbangan sosial serta lingkungan.
Baca Juga : Viral Emak-Emak di Tulungagung Kejar Pria Diduga Serempet Motornya, Suami Memilih Damai
"Relokasi ini memang menjadi tantangan, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Tapi kami berharap, proyek ini membawa manfaat besar bagi keselamatan pengguna jalan di masa depan," ujar Hakim menutup pernyataannya.
Dengan target 32 hari, relokasi makam ini akan menjadi bagian penting dari sejarah transformasi infrastruktur di Kabupaten Blitar, meski menyisakan jejak dinamika sosial di belakangnya.
