JATIMTIMES– Pemerintah Kota Blitar secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025. Program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik ini tengah menjadi sorotan, terutama terkait isu pungutan liar (pungli) di beberapa sekolah yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin, menegaskan bahwa pihaknya telah lama menerapkan aturan untuk mengurangi penarikan iuran dalam bentuk apa pun di sekolah-sekolah. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan upaya menciptakan sistem pendidikan yang bebas beban tambahan bagi orang tua murid. "Kami memastikan tidak ada sekolah di Kota Blitar yang melakukan penarikan iuran untuk pembelian wadah MBG," jelas Dindin, Selasa (7/1/2025).
Baca Juga : FEB Unisma Gelar Kuliah Tamu Internasional, Data Analytics Jadi Paradigma Baru Bisnis Modern
Dindin juga mengimbau para wali murid untuk memberikan bekal sehat kepada anak-anak mereka sambil menunggu pelaksanaan program MBG berjalan sepenuhnya. Selain mencegah pungli, langkah ini juga dinilai efektif untuk mengurangi kebiasaan jajan di luar yang sering kali kurang higienis. “Sembari menunggu realisasi program, kami berharap wali murid membiasakan anak-anak membawa bekal sehat dari rumah,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Blitar, Santoso, menyampaikan sikap tegas terkait isu pungli yang mencuat. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pungutan tambahan, sekecil apa pun, dilarang keras dalam persiapan pelaksanaan MBG. Santoso menjelaskan bahwa program ini sepenuhnya didukung anggaran pemerintah dan dirancang untuk meringankan beban orang tua siswa, bukan menambahnya.
"Di Kota Blitar tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun. Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis ini akan sepenuhnya di-backup oleh pemerintah kota, sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku," tandas Santoso. Ia menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dan tepat sasaran.
Komitmen ini, menurut Santoso, juga merupakan wujud dukungan Pemerintah Kota Blitar terhadap program nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Fokus utama dari program ini adalah memastikan seluruh siswa di Kota Blitar mendapatkan akses makanan bergizi tanpa beban biaya tambahan.
Isu pungli yang sempat ramai di media sosial (termasuk iuran untuk membeli wadah MBG) diakui Santoso sebagai bentuk miskomunikasi. Ia berharap semua pihak, terutama sekolah-sekolah, dapat mendukung penuh program ini tanpa menimbulkan polemik di masyarakat.
“Kunci keberhasilan program ini ada pada sinergi dan komitmen kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan bebas pungutan,” tegasnya.
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Blitar menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pusat yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak. Dengan pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya, program ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mewujudkan pendidikan yang bebas dari pungutan liar.
Meski juknis dari pemerintah pusat belum dirilis, optimisme menyelimuti Kota Blitar. Semua pihak diminta berperan aktif menjaga komitmen bebas pungli demi tercapainya tujuan utama program ini: generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.
