JATIMTIMES- Desakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Kota Blitar 2024 mendapat respons tegas dari warga. Dalam talkshow yang disiarkan secara langsung oleh Radio Mayangkara FM, Kamis, 12 Desember 2024, mayoritas warga menolak gagasan PSU dan meminta pasangan calon nomor urut 1, Bambang Riyanto dan Bayu Setyo Kuncoro, untuk menerima kekalahan dengan besar hati.
Talkshow yang bertema “Ketidakpuasan Paslon 01: Saksi Enggan Tanda Tangan Berita Acara Pemilihan” ini menjadi ruang bagi suara masyarakat. Salah seorang warga Sukorejo, Wahyu, menegaskan bahwa hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sah dan seharusnya dihormati oleh semua pihak.
Baca Juga : Sempat Ada Saling Ejek di Laga Arema FC vs Persis Solo, Suporter Dikawal Hingga Perbatasan
“Ini sudah keputusan. Ini hasil dari kerja keras KPU juga. Jadi saya menerima saja,” ujar Wahyu dalam siaran tersebut. Ia mengingatkan bahwa pihak yang tidak puas memiliki hak untuk menggugat hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, baginya langkah tersebut tidak perlu jika memang tidak ada bukti pelanggaran serius.
“Kalau tidak menerima bisa gugat ke MK, itu hak. Tapi seharusnya lebih legowo saja,” kata Wahyu menambahkan.
Senada dengan Wahyu, Dani, warga Kepanjen Kidul, menilai Pilkada di Kota Blitar telah berjalan dengan baik dan transparan. Menurutnya, mempertanyakan hasil pemilihan hanya akan menambah polemik yang tidak perlu.
“Dari pemungutan suara hingga penetapan, saya melihat semuanya berjalan dengan baik,” ujar Dani. Baginya, hasil Pilkada ini adalah keputusan terbaik yang patut diterima oleh semua pihak.
Lebih lanjut, Dani menegaskan jika PSU benar-benar terjadi, ia tidak akan berpartisipasi lagi. Sikapnya tegas: PSU hanya akan membuang energi dan biaya.
“Kalau ada pemungutan suara ulang, saya pribadi tidak mau memilih,” katanya. “Ini saja saya rasa sudah baik tapi masih ada perselisihan. Kalau PSU terjadi dan konflik muncul lagi, itu hanya buang-buang tenaga dan biaya. Lebih baik menerima keputusan KPU,” sambung Dani.
Pernyataan Dani dan Wahyu mencerminkan kelelahan warga Kota Blitar terhadap polemik yang terus bergulir pasca-Pilkada. Alih-alih fokus pada pembangunan kota, masyarakat justru dihadapkan pada potensi konflik berkepanjangan.
Di sisi lain, isu dugaan pengkondisian PSU yang viral di media sosial menambah panas situasi politik Kota Blitar. Ketua Bawaslu Kota Blitar, Roma Hudi Fitrianto, membenarkan bahwa chat viral yang beredar memang berasal dari Panwascam Sukorejo.
“Iya, chat yang beredar itu memang benar,” kata Roma saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 11 Desember 2024. Ia menjelaskan bahwa percakapan tersebut bukan bentuk pengkondisian PSU, melainkan bagian dari tugas penyelenggara pemilu.
“Itu bukan pengkondisian untuk PSU, tapi bagian dari tugas penyelenggara,” tegasnya.
Baca Juga : Viral Chat Soal Pengkondisian PSU, Ketua Bawaslu Kota Blitar: Itu Bagian dari Tugas Penyelenggara
Sebelumnya, dugaan pengkondisian PSU muncul setelah akun TikTok @miraylasensi mengunggah tangkapan layar chat antara oknum Panwascam berinisial D dan seseorang. Dalam percakapan itu, D terlihat mendesak adanya PSU.
“Ojo oleh ngono, kudu PSU (jangan seperti itu, harus PSU),” tulis D dalam percakapan tersebut.
Polemik ini memicu spekulasi publik tentang netralitas penyelenggara pemilu. Namun, bagi warga seperti Wahyu dan Dani, isu tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menolak hasil Pilkada. Mereka meminta semua pihak untuk menahan diri dan menghargai keputusan KPU.
“Menerima kekalahan adalah bentuk kedewasaan berdemokrasi. Jangan sampai PSU justru memecah belah warga Kota Blitar,” kata Dani.
Desakan untuk legowo menerima hasil Pilkada menjadi suara dominan di tengah masyarakat. Warga Blitar ingin energi dan anggaran dialihkan untuk kepentingan pembangunan, bukan konflik politik yang tak berkesudahan. Bagi mereka, pemungutan suara ulang bukanlah solusi, melainkan jalan mundur yang akan merugikan semua pihak.
“Ini bukan soal menang atau kalah, tapi bagaimana kita bersama membangun Kota Blitar,” tutup Wahyu dalam talkshow tersebut.
Dengan suara masyarakat yang semakin tegas menolak PSU, bola panas kini berada di tangan tim pasangan calon nomor 1. Apakah mereka akan melanjutkan upaya hukum atau memilih sikap legowo, waktu yang akan menjawab.
