JATIMTIMES - Angka pensiun tahunan di tubuh Pemerintahan Kota Batu cukup tinggi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu mencatat, ada ratusan pegawai Pemkot Batu yang akan purna tugas sepanjang 2024. Diperkirakan pula ada ratusan pegawai pensiun di tahun 2025 mendatang.
Kepala BKPSDM Kota Batu Santi Restuningsasi mengungkapkan, mereka yang pensiun adalah pegawai negeri sipil dinas hingga tenaga pendidik. Dimana dari lingkungan pendidikan angka pensiun cukup mendominasi.
Baca Juga : DPRD Banyuwangi Harapkan Partisipasi Aktif Masyarakat Tingkatkan Kualitas Perda Melalui Aplikasi SIPRADA
"Di tahun 2024 ini ada sebanyak 130 pegawai yang pensiun. Termasuk guru tercatat paling tinggi sejauh ini," ungkap Santi saat ditemui, Jumat (6/12/2024).
Santi menuturkan, tahun 2025 mendatang angka pensiun Kota Batu juga disebut bakal tak jauh beda dengan tahun ini. Hal tersebut dilihat dari usia dan pengajuan SK pensiun yang telah tercatat BKPSDM Kota Batu.
"Sedangkan tahun 2025 ada sekitar 103 orang pensiun. Kalau dari jumlah masih segitu setiap tahunnya," kata dia.
Wanita yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu itu menyampaikan, data mereka yang masa tugasnya berakhir itu berbasis batas usia pensiun (BUP). Dari data BKPSDM, dari tahun ke tahun jumlah pegawai yang pensiun cukup fluktuatif.
Di Kota Batu pada tahun 2021 jumlah pegawai yang pensiun sebanyak 95 orang. Sementara, jumlahnya naik di tahun 2022 dengan 103 pegawai yang purna tugas. Sedangkan di tahun 2023 turun karena hanya 83 pegawai yang pensiun.
Diketahui tahun ini jumlah ASN Pemkot Batu sebanyak 3.233 orang. Sementara, ada sebanyak 1.756 pegawai non-ASN. Meski begitu, Kota Batu tetap mengisi kekosongan dengan seleksi CPNS yang dibuka belum lama ini. Kuota yang ada juga dipastikan mempertimbangkan kebutuhan prioritas pegawai dalam masing-masing instansi terkait.
"Makannya kemarin ada CPNS untuk mengisi itu," sebutnya.
Baca Juga : Jamselinas ke-13 Kota Malang, Event Nasional Diikuti 96 Peserta Mancanegara
Di sisi lain, banyaknya ASN aktif di pemerintahan saat ini menjadi salah satu faktor anggaran belanja pegawai masih melebihi batas persentase yang ditentukan. Yakni 33 persen dari persentase maksimum sekitar 30 persen, dan akan berupaya untuk ditekan hingga tahun 2027 mendatang.
"Maka nanti jelas tidak akan banyak merekrut pegawai baru ketika ada yang pensiun. Untuk efisiensi kinerja saat ini sudah dibantu banyak digitalisasi perangkat yang memudahkan," terang Santi.
