JATIMTIMES - Pemerintah Kota Blitar semakin gencar mencegah eksploitasi anak dengan mengandalkan pendekatan edukasi dan pendampingan bagi keluarga rentan.
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), berbagai langkah strategis dijalankan untuk memastikan hak anak terlindungi, termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak.
Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Tuntaskan Monev di 5 Kecamatan untuk Tangani Kasus Perempuan dan Anak
Kepala DP3AP2KB Kota Blitar, Parminto, mengungkapkan bahwa Satgas ini didesain untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak-anak yang berada dalam situasi rentan.
"Kami telah membentuk tim yang bekerja memberikan pembinaan, edukasi, hingga pendampingan kepada keluarga yang menghadapi masalah kekerasan atau eksploitasi terhadap anak," ujar Parminto dilansir dari laman situs resmi Pemkot Blitar, Jumat (6/12/2024).
Tim ini, lanjutnya, juga aktif menyosialisasikan berbagai upaya pencegahan, seperti perlindungan dari bullying hingga perkawinan anak usia dini.
Parminto menilai bahwa faktor ekonomi dan disfungsi keluarga merupakan akar utama yang kerap mendorong eksploitasi anak. Anak-anak dari keluarga yang terjebak dalam kemiskinan sering kali terpaksa menjadi pengemis, pengamen, atau bahkan pekerja seks komersial.
“Melalui pendampingan dan edukasi yang kami lakukan, harapannya pola pikir keluarga dapat diubah, sehingga anak tidak lagi dimanfaatkan untuk aktivitas yang merugikan masa depan mereka,” kata Parminto.
Selain itu, DP3AP2KB juga menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk memperkuat langkah kolaboratif. Tim Satgas melibatkan banyak pihak dalam memberikan solusi holistik, termasuk bantuan ekonomi, pendampingan psikologis, dan edukasi terkait pengasuhan anak.
Dalam upaya pencegahan, Parminto menekankan pentingnya edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya eksploitasi anak. Sosialisasi yang dilakukan mencakup materi tentang perlindungan hak anak, pentingnya pendidikan, dan dampak negatif eksploitasi terhadap perkembangan fisik maupun mental. Kegiatan ini juga diarahkan untuk mencegah perkawinan usia dini yang masih menjadi tantangan di beberapa wilayah.
Baca Juga : UPT PPA Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Apresiasi Masyarakat Berani Lapor Tindakan Kekerasan Perempuan dan Anak
“Pendekatan kami bukan hanya represif, tapi juga preventif. Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak yang terjebak dalam lingkaran eksploitasi,” tambahnya.
Kolaborasi dengan OPD lain menjadi kunci keberhasilan program ini. Langkah-langkah seperti pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan psikososial dirancang untuk mengurangi faktor penyebab eksploitasi anak. “Pendekatan multisektor ini diharapkan mampu memutus mata rantai eksploitasi anak di Kota Blitar,” ungkap Parminto.
Pemerintah Kota Blitar juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam upaya ini. Warga didorong melaporkan kasus eksploitasi anak melalui jalur resmi yang telah disediakan, seperti layanan pengaduan di DP3AP2KB. Menurut Parminto, keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk membangun lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.
Eksploitasi anak bukan hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada masa depan generasi penerus bangsa. Melalui program-program inovatif, DP3AP2KB Kota Blitar berharap dapat memberikan ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
“Anak-anak adalah aset masa depan yang harus kita jaga bersama,” pungkas Parminto. Dengan pendekatan komprehensif dan kerja sama lintas sektor, Pemerintah Kota Blitar optimistis dapat menekan angka eksploitasi anak sekaligus mewujudkan kota yang ramah anak.
