JATIMTIMES - Target pendapatan asli daerah (PAD) pada rancangan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Malang tahun 2025 diturunkan. Penurunan tersebut kurang lebih sebesar 13,7 persen atau sebesar Rp 161.319.562.441.
Hal tersebut telah disahkan dalam pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025. Menurut Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan APBD yang lebih sehat dan realistis.
Baca Juga : Festival Bridge Libatkan Ribuan Peserta, Pj Wali Kota Batu Sebut UMKM hingga Akomodasi Panen Untung
"Kami tidak lagi berdasarkan penyusunan perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kami lebih berdasarkan kepada penyusunan program-program berdasarkan pendapatan, target pendapatan," ujar Iwan.
Dirinya menegaskan bahwa penurunan tersebut hanya pada target penerimaan PAD saja. Namun, dirinya memastikan bahwa penerimaan PAD Kota Malang dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan.
Iwan mengatakan, penurunan targer ini dilakukan agar lebih sesuai dengan realitas pencapaian di lapangan. Selain itu juga untuk menghindari defisit anggaran serta memastikan pengelolaan anggaran daerah yang berkelanjutan.
Selain itu dari penyusunannya, Iwan mengaku bahwa hal itu dilakukan dengan tidak mengacu pada kebutuhan. Tetapi lebih berdasarkan kepada penyusunan program-program berdasarkan pendapatan, target pendapatan.
"Bukan penurunan PAD, tapi target penurunan PAD, ini berbeda. Bukan terjadi penurunan PAD, tapi terjadi penurunan untuk tingkatan target PAD," jelas Iwan.
Namun demikian dari datanya selama lima tahun terakhir, realisasi PAD Kota Malang selalu naik. Dan hal itulah yang menurutnya juga menjadi bahasan secara umum di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga : Liga Pelajar Piala Wali Fokus Fasilitasi Atlet Muda Sejak Dini
"Menganggap penyesuaian APBD 2025 berdasarkan pendapatan, pada saat kita membreakdown ke dalam program kegiatan, target prioritas di Kota Malang," tutur Iwan.
Hal itu pula yang menurutnya juga disampaikan kepada Kemendagri. Dimana APBD sehat yang disusun bukan berdasarkan pada perencanaan kebutuhan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD.
"Tapi berdasarkan target capaian proyeksi yang memang trennya kita ketahui bersama. Ini tidak lagi kita bicara berdasarkan kebutuhan tetapi berdasarkan pendapatan yang kita bisa realisasikan untuk 2025," pungkas Iwan.
