JATIMTIMES - Kota Malang menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang termasuk sebagai daerah dengan kerawanan yang tinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 November 2024 mendatang.
Bahkan secara nasional, Kota Malang ada di urutan ke 84 terkait tingkat kerawanan. Koordinator Humas dan Media Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Ahmad Ali Imron mengatakan, kerawanan tersebut berpotensi terjadi di dua tahapan. Yakni tahapan kampanye dan tahapan penghitungan suara (tungsura).
Baca Juga : Saling Serang di Debat Kedua, Adu Solusi Pendidikan, Layanan Kesehatan hingga Komitmen Perlindungan Anak
"Karena kita tahu kalau melihat indeks kerawanan, paling rawan di tahapan kampanye tungsura," ujar Ali, Sabtu (9/11/2024).
Dirinya merinci, pada tahapan kampanye, ada beberapa indikator yang dinilai memiliki kerawanan yang cukup tinggi terjadi di Kota Malang. Mulai dari black campaign, disinformasi, ujaran kebencian bahkan hingga terjadinya money politic.
"Money politic termasuk cukup tinggi di Kota Malang ketimbang daerah lain. Proses money politic banyak ditemui di tahapan kampanye dan masa tenang. Itu kami melihat, di pilkada sebelumnya," jelas Ali.
Masih berkaca pada gelaran pilkada sebelumnya, pada tahapan penghitungan suara, lanjut Ali, juga memiliki kerawanan tertentu. Yakni pada kemungkinan terjadinya manipulasi data hasil pungutan suara.
"Kampanye biasaya ada black campaign, politik uang, dan juga ujaran kebencian. Kemudian rawan dalam medsos, rawan ujaran kebencian yang dilakukan," jelas Ali.
Sementara itu secara nasional, Jawa Timur menjadi daerah yang masuk dalam 5 provinsi dengan kerawanan yang tinggi. Dimana 4 daerah lainnya yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur.
Baca Juga : Debat Publik Kedua Pilkada Kota Batu Dimulai, Ini Tema dan Daftar Panelisnya
"Kalau Provinsi Jawa Timur masuk pada urutan ketiga dengan kerawanan tinggi," imbuh Ali.
Untuk itu dirinya bersama seluruh elemen masyarakat untuk mengawal jalannya proses penyelenggaraan Pilkada. Termasuk diantaranya peran serta media massa sebagai salah satu pilar demokrasi.
"Kita inigin bersinergi untuk turut mengawasi, jalannya proses pilkada di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Karena kita tahu kalau melihat indeks kerawanan, paling rawan di tahapan, kampanye dan tungsura. Intinya kami mengajak media turut mengawasi," pungkas Ali.
