JATIMTIMES - Struktur Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dinilai pakar merupakan Kabinet Gemuk, Over Struktur atau Over Birokrasi. Hal ini disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (UB) Ria Casmi Arrsa, SH, MH.
Seperti diketahui, bahwa banyak kementrian, wakil menteri, badan, utusan khusus dan lain sebagainya ada di struktur Kabinet Merah Putih. Pria yang juga Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) ini menilai dampak Over Struktur pada Kabinet Merah Putih ini masih belum terasa di tahun 2024. Dampak kegemukan kabinet ini akan terasa di tahun berikutnya.
Baca Juga : 9 Serial Paling Populer di Pekan Ini, Temani Akhir Pekan Santaimu di Rumah
"Dampaknya akan mulai terasa di 2025 ketika proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat maupun daerah," katanya belum lama ini.
Dalam sebuah diskusi para pakar dan akademisi juga terurai, bahwa kabinet yang gemuk atau over struktural ini juga menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Padahal, selama ini banyak ditekankan untuk lebih
penyederhanaan birokrasi, efektivitas dan efisiensi anggaran agar tepat sasaran dan sebagainya.
"Saya rasa malah banyak minusnya. Birokrasi yang gemuk juga berpotensi dalam menimbulkan tumpang tindih, apakah itu kewenangan, termasuk juga inefisiensi," tuturnya.
Meskipun begitu, beberapa pihak menilai bahwa pemecahan kementerian dan adanya utusan-utusan ini dinilai efektif. Artinya dalam pelaksanaan tugasnya akan lebih fokus pada bidangnya.
Baca Juga : Donald Trump Kembali Berkuasa, Kasus Pidana Terancam Gugur
"Mungkin nilai positifnya hanya itu saja. Selebihnya dampak negatif," tegasnya.
Ditataran daerah, pemerintah daerah nampak juga akan sangat terimbas dampak dari kabinet gemuk ini. Misalnya dalam hal pelaporan data dan kordinasi data yang kemudian berpotensi rancu.
"Ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM, ada imigrasi dan pemasyarakatan. Kemudian siapa yang punya kewenangan untuk membangun maintenance hukum baik di level nasional maupun daerah. Kemudian, ada Kementerian HAM yang belum bekerja tapi sudah menimbulkan turbulensi," ungkapnya.
