JATIMTIMES - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk tidak sekedar mengalokasikan anggaran untuk agenda yang terkesan seremonial. Sebaliknya, anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, anggaran yang dialokasikan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim tersebut benar-benar dialokasikan untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat Jatim.
Pernyataan tersebut diutarakan Puguh saat menghadiri rapat bersama mitra Komisi E DPRD Jatim yang berlangsung pada Selasa (5/11/2024). "Pertama, saya ingin mengajak kepada bapak-ibu sekalian (kepala OPD di Pemprov Jatim beserta jajarannya) bahwa Jatim ini menjadi salah satu provinsi dengan resources yang sangat luar biasa," ucap Puguh mengawali tanggapannya saat berlangsungnya rapat.
Baca Juga : Jelang Hari Pahlawan, Ketua DPRD: Jaga Kekompakan dan Perkuat Kolektif Kolegial
Puguh menyebut, usulan anggaran yang dibuat oleh para kepala OPD di Pemprov Jatim tersebut harus bisa dikelola dengan baik. Sehingga bisa tepat sasaran dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat Jatim.
"Usulan anggaran yang telah dibuat ini kalau dikelola dengan baik akan mengantarkan kita ke surga, dan kalau tidak dikelola dengan baik maka akan sebaliknya," ujarnya.
Terkait pengelolaan anggaran, Puguh mengajak semua pihak tanpa terkecuali jajaran OPD di Jatim supaya menginstal cara berpikir serius dalam rangka mempertanggungjawabkan anggaran yang telah diajukan.
Bagi Puguh, pemikiran semacam itu penting dilakukan mengingat sumber daya manusia (SDM) yang ada di OPD tersebut merupakan instrumen penting dalam Pemprov Jatim.
"Maka perlu berpikir secara serius, bagaimanakah dengan uang dan angka-angka yang sudah diajukan itu bener-benar berwujud nyata terhadap terwujudnya kemakmuran hingga kesejahteraan di Jatim," timpalnya.
Salah satu yang menjadi sorotan bagi Puguh di antaranya adalah anggaran yang diajukan dari Dinas Sosial (Dinsos) Jatim. Yakni menyentuh angka mencapai hampir Rp 500 miliar. "Yang diajukan ini sangat luar biasa. Besar sekali," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, jauh sebelum menjadi anggota DPRD Jatim, Puguh telah aktif pada beberapa organisasi non governmental organization (NGO). Pengalaman itulah yang kemudian juga turut diimplementasikan oleh politisi yang kini menjabat sebagai presiden Nusantara Gilang Gemilang tersebut, ketika mengemban amanah dari rakyat sebagai anggota legislatif.
"Saya juga cukup aktif di lembaga NGO. Beberapa saya mengikuti bagaimanakah kualitas penyelenggaraan event atau kegiatan di lingkungan OPD. Saya melihatnya hanya sekedar seremonial," ujarnya.
Dijabarkan Puguh, beberapa kegiatan seremonial yang menyedot anggaran tersebut di antaranya berbentuk pelatihan dan beragam kegiatan lainnya. Seperti halnya beberapa kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim.
"Programnya (Dispora) kalau itu diimplementasikan sebenarnya sangat bagus, karena hari ini kita sedang bonus demografi. Banyak anak gen Z dan gen milenial. Tapi tidak hanya cukup dibuatkan program yang terkesan tidak konkret," ujarnya.
Dijelaskan Puguh, sejumlah program yang kurang konkret tersebut lantaran tidak disampaikan secara utuh kepada masyarakat maupun ke DPRD Jatim. Sehingga terkesan hanya menjadi program seremonial.
Baca Juga : Perkuat Kerja Sama, Bank Jatim Teken MoU dan NDA dengan Bank NTT
"Konkretnya apa, publikasinya bagaimana, penyaringannya bagaimana, sasarannya siapa, untuk apa, output-nya seperti apa, dan itu semuanya harus diketahui oleh publik. Sehingga kita semuanya ini paham apa yang dikerjakan oleh para OPD dan secara umum Pemprov Jatim," bebernya.
Apa yang disampaikan tersebut, diakui Puguh, ditujukan dalam rangka mempertanggungjawabkan uang rakyat yang luar biasa besar. Sehingga bisa dikelola agar benar-benar kembali kepada rakyat yang di antaranya berupa kesejahteraan.
"Saya juga pengurus PSSI, PSSI di kabupaten/kota itukan juga dapat duit dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Tapi kalau kita lihat, berapa atlet sepakbola atau atlet dari cabor (cabang olahraga) lainnya yang kita lahirkan dan itu bisa dijadikan sebagai model di Jatim, bisa dibanggakan dan tidak hanya sekedar seremonial," imbuhnya.
Cara berpikir dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban itulah, yang bagi Puguh senantiasa harus dipedomani bersama. Sehingga event yang diselenggarakan tidak sekedar atau terkesan hanya membuat rancangan belanja, menunggu disahkan DPRD, menunggu dicairkan kemudian dilaksanakan.
"Tapi kita benar-benar punya tanggungjawab moral untuk mengelola duit yang tidak sedikit itu, agar benar-benar berwujud kepada apa yang kemudian kita harapkan bersama. Yaitu mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat Jawa Timur," tuturnya.
Pada pernyataan selanjutnya, Puguh juga meminta kepada para eksekutif untuk bermitra bersama legislatif. Mengingat para anggota DPRD Jatim saat ini juga merupakan insan politik yang sering berinteraksi dengan masyarakat.
"Kami inikan insan politik yang berangkatnya dari masyarakat, dari basis-basis masyarakat. Sehingga kami tahu fakta dilapangkan seperti apa," ujarnya.
Sebelum mengakhiri pernyataannya, Puguh mengajak kepada semua pihak termasuk yang hadir dalam forum rapat untuk saling bekerjasama. "Jangan ada dusta di antara kita, saya pikir kita harus terbuka saja. Nanti, ini untuk apa alokasinya, rincian belanja seperti apa, nanti output-nya seperti apa. Sehingga tidak hanya sekedar program yang nilainya fantastis namun hanya sekedar seremonial saja, tidak ada impact (dampak) yang kemudian berwujud kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jawa Timur," pungkas Puguh.
